MUI Minta Penanganan Al Zaytun Pertimbangkan Hak Belajar Para Santri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Peneliti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Firdaus Syam mengatakan, penanganan konflik terkait pondok pesantren (Ponpes) Al Zaytun harus memperhatikan hak belajar para santri.

"Apa pun dan bagaimanapun penyelesaian Al Zaytun, itu perlu pertimbangan untuk pemerintah jangan sampai proses belajar mengajar santri terganggu," ujar Firdaus saat ditemui di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (28/6/2023).

Firdaus mengatakan, pemerintah perlu memikirkan langkah-langkah tersebut dan jangan sampai ada hak belajar para santri yang dilanggar akibat penanganan polemik Al Zaytun.

Baca juga: Kontroversi Al Zaytun

Saat ini, kata Firdaus, masalah utama kontroversi Al Zaytun adalah pimpinannya Panji Gumilang.

"Harapan kita seperti itu, yang jadi pokkok masalah kan Panji Gumilang. Kita berpikir bahwa kita jangan sampai (membakar) lumbung," kata Firdaus.

"Al Zaytun kita ibaratkan lumbung padi, ada santri ada guru ada tenaga pendidik, ada warga pekerja, saya kira itu harus jadi bahan pemikiran pemerintah. Al Zaytun ini kan aset umat aset negara, harus dirawat," ujarnya lagi.

Sebagai informasi, pesantren Al Zaytun menjadi sorotan publik belakangan lantaran memiliki cara ibadah yang tidak biasa.

Sorotan pertama yang muncul di sosial media adalah ketika shaf shalat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Baca juga: Aksi Saling Lapor Terkait Ponpes Al Zaytun di Bareskrim

Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan shaf laki-laki. Kontroversi itu kemudian berlanjut dengan beragam pernyataan pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang.

Ia disorot lantaran menyebut seorang wanita boleh menjadi khatib (pengkhutbah) dalam ibadah shalat Jumat.

Selain itu, Panji Gumilang juga menyebut kitab suci umat Islam, Al quran sebagai kalam Nabi, bukan kalam Tuhan.

Isu lain kemudian muncul, Panji diduga melakukan beragam tindak pidana, mulai dari tindak asusila, perkosaan hingga tindak pidana pencucian uang.

Kontroversi tersebut kemudian berlanjut dengan saling lapor antara Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan dengan perkumpulan yang menyebut sebagai orangtua wali santri Al Zaytun ke Bareskrim Mabes Polri.

Baca juga: Temuan MUI Perkuat Dugaan Pesantren Al Zaytun Terafiliasi NII