Mengenal Badan Adhoc Pemilu: Dari PPK, PPS, sampai KPPS

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 14 Februari 2024.

Meski hari pencoblosan masih menghitung bulan, tahapan Pemilu 2024 sedianya sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2022. Sejumlah tahapan pun sudah dilaksanakan penyelenggara pemilu.

Tahapan itu seperti pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penyelenggara juga telah menetapkan jumlah kursi dan daerah pemilihan (dapil) anggota legislatif, juga menetapkan partai politik peserta pemilu.

Baca juga: Penghapusan Ribuan Honorer KPU-Bawaslu Berpotensi Ancam Kualitas Pemilu 2024

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu lainnya yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Di luar lembaga-lembaga tersebut, penyelenggaraan pemilu juga dilaksanakan oleh badan adhoc yang tersebar di kecamatan, kelurahan, hingga tempat pemungutan suara (TPS).

Lantas, siapa saja yang disebut sebagai badan adhoc penyelenggara pemilu dan apa saja tugasnya?

Pengertian badan adhoc

Perihal badan adhoc penyelenggara pemilu diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, KPU Ditinggal 7.000 Lebih Pegawai karena Penghapusan Tenaga Honorer

Menurut Pasal 1 angka 6 aturan tersebut, badan adhoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Badan adhoc bertugas membantu KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilu.

Anggota badan adhoc

Masih merujuk PKPU Nomor 8 Tahun 2022, badan adhoc penyelenggara pemilu terdiri dari beberapa anggota yang tersebar di dalam dan luar negeri.

Badan adhoc penyelenggara pemilu di dalam negeri yakni:

• Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
• Panitia Pemungutan Suara (PPS);
• Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); dan
• Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Penyelenggara pemilu di dalam negeri didukung oleh:

• Sekretariat PPK;
• Sekretariat PPS; dan
• Petugas Ketertiban TPS.

Sementara, badan adhoc penyelenggara pemilu di luar negeri terdiri dari:

• Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
• Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
• Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN).

Tugas badan adhoc

Secara umum, badan adhoc dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pemilu. Namun, baik PPK, PPS, KPPS, maupun Pantarlih punya tugas masing-masing, yaitu:

• Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK): panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
• Panitia Pemungutan Suara (PPS): panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan/desa.
• Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu dan pemilihan di TPS.
• Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih): petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk membantu melaksanakan pemutakhiran data pemilih pemilu.
• Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN): panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan pemilu di luar negeri.
• Kelompok Penyelenggera Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN): kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

Baca juga: Pemerintah Diharapkan Tunda Penghapusan Honorer KPU-Bawaslu hingga Pemilu 2024 Beres