Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Ajak Pengrajin Patenkan Hasil Karya lewat Kemenkumham

Kompas.com - 18/06/2023, 18:16 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meminta hasil karya seni dan kebudayaan di Nusantara dipatenkan.

Hal ini disampaikan Megawati karena khawatir melihat orang atau pihak luar negara kerap kali mencoba mengakui karya seni dan budaya dari Indonesia.

"Tentunya saya akan selalu meminta agar seluruh karya kebudayaan Nusantara ini, saya ulangi, dapat dilindungi melalui hak cipta," kata Megawati dalam pidatonya di acara Pesta Kesenian Bali ke-45 di Denpasar, Minggu (18/6/2023).

Megawati mengatakan, para pekerja seni dan budaya bisa dengan mudah mendaftarkan hak ciptanya ke Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Baca juga: Megawati: Dua Pertiga Dunia Sudah Saya Kunjungi, Seni Tarinya Tak Sehebat Kita

Megawati kemudian menjamin Negara melindungi karya seni yang sudah didaftarkan tersebut.

"Dan ini supaya semua tahu, ini sudah saya gabungkan dengan Kementerian. Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.

Ketua Umum PDI-P ini lantas mengungkapkan, hak cipta tersebut bukan hanya dapat dilihat bermanfaat dari sisi ekonomis.

Namun, lebih dari itu, yakni berkaitan dengan estetika dan kekhasan seni serta budaya yang unik.

Megawati mencontohkan bagaimana Malaysia ingin masyarakatnya bisa membuat batik. Hal ini seperti yang diinginkan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

Baca juga: Ganjar ke Megawati: Tugasnya Banyak, Rasa-rasanya Ibu Enggak Boleh Pensiun

Namun, rupanya misi Mahathir itu disebut gagal. Sebab, Megawati melihat orang-orang Malaysia tak bisa membuat batik seperti Indonesia.

"Jadi, saya sangat mengerti, kenapa? Karena beda, itu (batik) yang khas Indonesia," kata Megawati.

"Tangan orang Indonesia ini sangat apa ya, sangat tepat untuk seni, menata batik. Tadi saya bilang ini orang Malaysia enggak ada. Rupanya untuk buat batik itu, karena batik kan pakai canting," ujarnya lagi.

Belajar dari hal itu, Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini meminta semua pengrajin batik mematenkan hasil karyanya.

Baca juga: Saat Ganjar Joged Bumbung dan Membuat Megawati Tersenyum...

Sebab, menurutnya, tak ada negara lagi yang bisa membuat karya batik seperti Indonesia. Oleh karena itu, batik adalah seni budaya khas dari Nusantara.

"Nah, itu tidak bisa ternyata (dilakukan) oleh orang lain," kata Megawati.

"Jadi, ini harus disayang-sayang. Makanya saya mengatakan pada semua, pengrajin batik tenun, lalu tenun di NTT semua, ayo dipatenkan, dipatenkan," ujarnya kembali menegaskan.

Untuk diketahui, dalam acara Pesta Kesenian Bali turut dihadiri oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Ketua DPP PDI-P Prananda Prabowo, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hingga Menteri PPPA Bintang Puspayoga.

Baca juga: Megawati: Kalian Mau Senang K-Pop Tak Apa, tapi Jangan Sesekali Tidak Cintai Seni Kita

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com