Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Tak Patok Harga Mati Sandiaga Uno Harus Jadi Cawapres Ganjar

Kompas.com - 17/06/2023, 17:09 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku tak akan memaksakan Sandiaga Uno menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Ganjar Pranowo jika tak dipilih oleh PDI-P.

Ia mengatakan dalam dunia politik yang harus dilakukan adalah negosiasi, bukan saling mengunci.

“Politik tidak memaksakan. Kalau memaksakan bukan demokrasi,” ujar Mardiono setelah mengikuti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP di Hotel Sultan, Menteng, Jakarta, Sabtu (17/6/2023).

Baca juga: PPP Usul Sandiaga Cawapres, Ganjar Masih Buka Kesempatan Parpol Ajukan Calon Lain

Namun, Mardiono mengaku bakal berupaya untuk memperjuangkan Sandiaga agar bisa dipilih menjadi pendamping Ganjar dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Kalau politik, lobi-lobi menghadirkan sebuah ide dan gagasan untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan, enggak ada politik ini memaksakan, (kalau memaksakan) ya namanya otoriter,” sebut dia.

Baca juga: PPP Bakal Tawarkan PAN dan Golkar Dukung Ganjar-Sandiaga Uno

Ia pun menampik anggapan bahwa Megawati memiliki resistensi dengan Sandiaga. Dalam pandangannya, sebagai seorang negarawan, Megawati selalu membuka ruang yang sama untuk semua pihak.

“Ibu Megawati adalah guru politik nasional kita ya, karena itu saya yakini itu tidak (resisten). Tidak menjaga batas, menjaga jarak dengan semua tokoh-tokoh bangsa kita,” imbuh dia.

Diketahui Rapimnas VI PPP telah resmi mengusulkan Sandiaga sebagai bacawapres Ganjar. Selain itu forum tersebut juga meminta Mardiono melakukan lobi politik pada Megawati agar usulan itu terealisasi.

Saat ini, Ganjar telah diusung oleh PDI-P yang tengah menjajaki kerja sama dengan PPP, Partai Hanura, dan Perindo. Meskipun, keempat partai politik (parpol) tersebut belum mengumumkan pembentukan koalisi secara resmi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com