Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Bakal Tawarkan PAN dan Golkar Dukung Ganjar-Sandiaga Uno

Kompas.com - 17/06/2023, 16:40 WIB
Tatang Guritno,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku bakal menawarkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar untuk mendukung wacana pengusungan Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno guna menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketiga parpol anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) itu, hingga saat ini, belum memiliki kesamaan pandangan soal figur yang bakal diusung menjadi bakal RI-1 dan RI-2.

“Nanti akan ada pertemuan-pertemuan lagi untuk membangun komunikasi politik lanjutan, untuk menyikapi semua dinamika politik yang berkembang,” ujar Mardiono setelah menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (17/6/2023).

Baca juga: PPP Bakal Lapor Jokowi Soal Usulan Sandiaga Uno Jadi Pendamping Ganjar

Ia menilai, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengetahui dinamika politik saat ini.

“Pak Zul, Pak Airlangga ini juga politisi yang andal, yang tentu akan memahami dinamika politik itu,” ucap dia.

Mardiono juga bakal melakukan komunikasi dengan Zulhas dan Airlangga untuk meyakinkan agar kedua parpol tersebut akhirnya memberikan dukungan pada duet Ganjar-Sandiaga.

“Kami juga akan berusaha untuk meyakinkan kepada beliau-beliau, gimana kalau saling mendukung, apa yang sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ke depan,” pungkas dia.

Sampai saat ini, PAN masih mencoba untuk menawarkan Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi bacawapres.

Baca juga: PAN: Siapa Pun Capresnya, Cawapresnya Erick Thohir

Sejumlah elite PAN kerap menyampakan bakal merapat dengan poros yang sepakat menjadikan Erick sebagai bakal RI-2.

Di sisi lain, hingga saat ini, Golkar masih ingin mendorong agar Airlangga bisa menjadi pendamping Prabowo Subianto.

Yandri menuturkan, PAN belum mengambil keputusan karena respon positif yang sama kuatnya ditunjukan oleh Partai Gerindra dan PDI-P untuk mempertimbangkan Erick menjadi bacawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com