Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tak Cawe-cawe dalam Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ikut cawe-cawe dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Koalisi Masyarakat Sipil dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana mengatakan, desakan itu dilayangkan dalam maklumat yang akan dikirimkan lewat surat ke Jokowi, pada hari ini, Rabu (14/6/2023).

Selain meminta Jokowi bersikap netral, Arif mengatakan, koalisi masyarakat sipil juga meminta agar Jokowi tidak menyalahgunakan aparat untuk kepentingan cawe-cawe Pemilu.

"Meminta Presiden bersikap netral dalam Pemilu serta tidak menyalahgunakan aparatur di bawahnya untuk kepentingan calon tertentu," ujar Arif dalam konferensi pers virtual, Rabu.

Baca juga: 8 Maklumat Koalisi Masyarakat Sipil ke Jokowi, soal KPK hingga Pembatalan UU Cipta Kerja

Masih terkait Pemilu, maklumat lainnya juga mendesak agar Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukan sikap anti korupsi.

"Dan menjaga demokrasi secara independen dengan menolak segala intervensi kepentingan partai atau pihak tertentu semata," imbuh dia.

Koalisi Masyarakat Sipil juga memberikan maklumat kepada Jokowi agar tidak menggunakan lembaga penegak hukum sepert Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian sebagai alat gebuk politik.

Di luar Pemilu, Koalisi meminta agar Jokowi kembali menjalankan Panitia Seleksi Pimpinan KPK dan menolak pemberlakuan masa jabatan lima tahun pimpinan KPK.

Baca juga: 60 Persen Warga RI yang Berobat ke Luar Negeri dari Jakarta, Jokowi: Memang Kaya-kaya

"(Juga mendesak) memberhentikan Pimpinan KPK bermasalah termasuk Firli Bahuri karena telah berulang kali terindikasi kuat melakukan pelanggaran etik," tutur Arif.

Maklumat lainnya meminta Jokowi tidak mengintervensi lembaga Yudikatif, menolak kriminalisasi aktivis dan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.