Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima Harap Tak Ada Lagi Prajurit yang Buta Digital, Sebarkan Hoaks, dan Bocorkan Rahasia Negara

Kompas.com - 13/06/2023, 15:14 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berharap tidak ada lagi prajurit yang buta digital.

Hal itu disampaikan Panglima Yudo saat sambutan dalam acara launching dan seminar literasi digital yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam sekaligus Plt Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (13/6/2023).

“Ke depan saya berharap tidak ada lagi prajurit TNI yang buta digital, menyebarkan hoaks, membocorkan rahasia negara,” kata Yudo, dipantau dari tayangan Kompas TV.

Baca juga: Megawati ke Panglima TNI: Kalau Ada yang Mau Ambil Negara Kita, Apa Strategimu?

Yudo juga berharap, tidak ada lagi prajurit yang menyebarkan konten yang bertentangan dengan tugas TNI, sebagai pemersatu bangsa.

Meski dengan perkembangan digitalisasi saat ini, Panglima berharap para prajurit tetap menjaga asas kerahasiaan.

“Seolah-olah digital ini sudah tidak ada rahasia. Padahal kita tahu bahwa tentara di mana pun, angkatan bersenjata di mana pun, pasti akan menganut prinsip atau asas kerahasiaan yang semuanya sebenarnya tidak harus dibuka,” kata Yudo.

“Ada birokrasi tertentu yang dibuka. Namun juga ada hal tertentu yang sifatnya rahasia dan tidak bisa dibuka di publik,” ucap dia lagi.

Yudo mengatakan, di lingkungan TNI, ada yang mencoba membagikan informasi, baik negatif atau positif, lalu dianggap sebagai pahlawan.

“Di lingkungan TNI saja, di masyarakat juga, seolah-olah kalau sudah menge-share sesuatu baik negatif atau positif, seolah-olah menjadi pahlawan. Jadi siapa yang share duluan seolah-olah pahlawan,” ucap Yudo.

Baca juga: Panglima TNI Ungkap Penyebab Kebakaran KRI Teluk Hading-538 di Perairan Selayar

Oleh karena itu, Yudo berharap prajurit bisa memilah informasi yang baik dan benar untuk kepentingan satuan.

“Ini yang mungkin juga perlu kita tekankan pada jajaran semua, harus bisa memilah, apa yang harus di-share, apa dampak positif dan negatif terhadap satuan karena masih terikat dengan satuan TNI,” kata Yudo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com