Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Sebut Pejabat Bea Cukai yang Punya Saham di Perusahaan Ekspor Impor, Berpotensi Konflik Kepentingan

Kompas.com - 13/06/2023, 13:16 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik satu pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai yang memiliki saham di perusahaan ekspor impor.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan membenarkan bahwa pejabat yang dimaksud adalah Kabid Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Jakarta Tahi Bonar Lumban Raja.

Adapun Bonar telah menjalani klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Kamis (11/5/2023).

Baca juga: Harta Kekayaan Hanya Rp 73 Juta, Pejabat Dinkes DKI yang Mengumbar Gaji Diminta Perbaiki LHKPN

Pahala mengatakan, Bonar tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan itu. Namun, kepemilikan saham seperti ini dikhawatirkan menjadi celah konflik kepentingan.

“Tetap berpotensi konflik kepentingan dalam artian potensi perdagangan pengaruh,” kata Pahala saat dihubungi, Selasa (13/6/2023).

Menindaklanjuti hal tersebut, Pahala mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melarang pegawainya memiliki perusahaan yang terkait dan dapat membuka celah konflik kepentingan.

Pahala menambahkan, hasil klarifikasi LHKPN itu menyatakan bahwa kekayaan Bonar tidak mencurigakan.

Baca juga: LHKPN-nya Diperiksa KPK, Eks Pejabat PRKP Jakut Selvy Mandagi: Aduh Saya Pusing...

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menjadi sorotan karena sejumlah pejabatnya, baik di Ditjen Pajak maupun Ditjen Bea dan Cukai dipanggil KPK. Mereka diminta klarifikasi lantaran memiliki LHKPN yang mencurigakan.

Sejauh ini, dari klarifikasi LHKPN tersebut, KPK sudah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, dan eks Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain kedua orang itu, KPK juga menyebut klarifikasi LHKPN Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, dan Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro masuk dalam penyelidikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com