Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Tinggal Tunggu Hari Baik untuk Umumkan Cawapres

Kompas.com - 10/06/2023, 16:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said memastikan proses pemilihan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan sudah tuntas.

Sudirman menyatakan, KPP kini tengah menunggu hari baik bagi Anies untuk mengumumkan nama cawapres yang ia putuskan.

"Saat ini proses memilah dan memilih sudah selesai, tinggal tunggu hari baik bagi Pak Anies untuk memutuskan dan mengumumkan," kata Sudirman dalam siaran pers, Sabtu (10/6/2023).

Baca juga: Gaduh soal Cawapres Anies dan Godaan Demokrat-PKS Hengkang dari Koalisi Perubahan

Sudirman mengeklaim, proses pemilihan nama cawapres Anies berjalan secara kondusif.

Tidak ada partai politik KPP yang memaksakan sosok tertentu untuk dipilih sebagai cawapres Anies.

"Tidak ada satu pun pihak yang memaksakan. Semua mendapat kesempatan mengusulkan nama. Partai Nasdem mengusulkan beberapa nama, PKS mengusulkan beberapa figur baik kader maupun non kader. Begitu pun Partai Demokrat," ujar dia.

Sudirman mengatakan, seluruh anggota KPP tetap mematuhi piagam pembentukan KPP, yang salah satu isinya adalah menyerahkan keputusan mengenai cawapres kepada Anies.

Baca juga: Sentilan Tajam Nasdem ke Demokrat soal Cawapres Anies: Singgung Potensi Mundur hingga Minim Baliho

Oleh karena itu, menurut dia, tidak mungkin ada yang bisa memaksakan atau menolak nama tertentu untuk menjadi cawapres Anies.

"Sejauh ini suasana dalam rapat-rapat Tim 8 yang merupakan wakil resmi dari partai-partai dan capres, selalu kondusif, saling support, dan saling percaya. Tidak ada suasana memaksakan kehendak," kata Sudirman.

Kendati demikian, ia menilai wajar apabila ada perbedaan pandangan di antara kader-kader tiga partai tersebut karena hal itu adalah bagian dari demokrasi.

"Ini adalah proses ujian kedewasaan dan kematangan semua pihak. Insyaallah setajam apa pun perbedaan, semua akan selesai bila Pemimpin sudah mengambil keputusan," ujar mantan Menteri ESDM itu.

Baca juga: Elektabilitas Anies Diprediksi Sulit Naik Jika Tetap Kontra Jokowi

Diberitakan sebelumnya, Nasdem menuding Demokrat memaksakan agar AHY menjadi cawapres mendampingi Anies.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali lantas meminta Demokrat mematuhi perjanjian kerja sama KPP yang telah memberikan mandat pada Anies untuk menentukan cawapresnya sendiri.

Belakangan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief membantah tudingan Nasdem tersebut.

“Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY sebagai bacawapres Anies Baswedan,” ujar Andi dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang juga telah dipaparkan beberapa waktu lalu kepada tim Anies, dan Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Selain AHY, ada nama Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yenny Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heryawan, Ahmad Syaikhu, Salim Segaf, dan Ridwan Kamil,” paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com