JAKARTA, KOMPAS.com - Suhu politik antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat meninggi. Berturut-turut, elite Nasdem menyentil partai bintang mercy yang tak lain rekan satu kongsi di Koalisi Perubahan untuk Perbaikan.
Pangkalnya, Demokrat mengusulkan percepatan deklarasi calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan untuk Pemilu 2024.
Demokrat menilai, belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Oleh karenanya, Demokrat mengusulkan agar cawapres Anies segera dideklarasikan, setidaknya Juni 2023.
“Mengevaluasi, mengusulkan percepatan deklarasi,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2023).
Baca juga: Demokrat Dinilai Ambigu, Malu-malu Promosikan Anies, tapi Terus “Jual” AHY
Sejalan dengan itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bilang, hari pemungutan suara Pemilu 2024 tinggal sebentar lagi. Sementara, durasi kampanye sangatlah singkat, yakni hanya 75 hari.
“Kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa tiga partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertemu dalam pilpres nanti, rasa-rasanya lebih baik dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur,” kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Namun, gagasan ini dimentahkan oleh Nasdem. Partai pimpinan Surya Paloh itu tak setuju deklarasi cawapres harus terburu-buru. Nasdem juga mengingatkan bahwa perihal cawapres menjadi kewenangan Anies.
Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari, misalnya, mengatakan bahwa deklarasi bakal cawapres pendamping Anies tidak bisa dipatok waktu. Menurutnya, pengumuman cawapres harus memerhatikan dinamika politik yang terus berubah.
Dia bilang, dinamika politik saat ini masih sangat tinggi. Oleh karenanya, semua langkah politik harus diperhitungkan secara matang.
Baca juga: Nasdem dan Demokrat Memanas, Saling Balas soal Kapan Cawapres Anies Diumumkan
"Kita dinamis saja. Namanya politik kan bisa tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus segera, (atau) bisa saja jadi mundur. Kayak gitu kan dinamislah, enggak bisa dipatok harus gini," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).
Taufik pun mengingatkan, sejak awal telah disepakati bahwa penentuan nama cawapres sepenuhnya diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.
"Terserah pak Anies (kapan menentukan). Pokoknya kesepakatan kita, kita serahkan kepada capresnya untuk menentukan. Nah, ini mudah-mudahan, inilah yang menjadi komitmen kita bersama," katanya.
Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Roberth Rouw juga angkat bicara terkait ini. Dia meminta Demokrat tidak mendesak pimpinan partai Koalisi Perubahan untuk mengumumkan cawapres Anies.
Roberth mengingatkan bahwa keputusan-keputusan krusial terkait Pilpres 2024 berada di tangan para ketua umum partai koalisi. Dia meminta Demokrat memercayakan keputusan terkait cawapres ke para pimpinan partai.
"Kita enggak usah terlalu mendesak pimpinan, mereka yang tahu seperti apa. Strategi itu ada di tangan pimpinan, ya kan? Jadi jangan kita yang di bawah-bawah ini membuat rusuh kita," kata Roberth di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.