Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/06/2023, 15:16 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengungkapkan isi percakapan enam ketua umum partai politik yang diundang makan malam di Istana Negara, Selasa (2/5/2023) bulan lalu.

Hal itu disampaikan Megawati saat pidato peresmian rumah sakit terapung Kapal Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Awalnya, Megawati mengkritik media yang menyiarkan acara makan malam tersebut sebagai acara politik, padahal tidak seperti itu.

"Pak Jokowi mengatakan kepada saya, kalau lihat di TV itu saja langsung media ini kan kayak ngerti apa yang diomongkan saya suka ketawa, ini media suka tidak ada berita apa ya," ucap Mega.

Baca juga: Jokowi Bertemu 6 Ketum Parpol, Nasdem: Itu Pertemuan Koalisi Pemerintah atau Pilpres 2024?

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan ini kemudian menyebut, makan malam itu membahas bonus demografi yang ada di Indonesia.

"Padahal itu di makan malam yang diundang memang ada enam partai tapi yang diomongin itu apa yang sekarang suka saya gembar gembor, demografi," tutur Mega.

Mega memaparkan, demografi di Indonesia kini bisa dilihat dari berbagai sisi, termasuk sisi kematian bayi dan tingkat stunting yang masih tinggi.

Baca juga: Jokowi Bahas Strategi Pemilu 2024 Bareng 6 Ketum Parpol, Nasdem Sengaja Tak Diundang

Sehingga dalam pembicaraan itu, Megawati meminta agar Jokowi bisa memperhatikan penduduk yang masih mengalami stunting, terutama di daerah-daerah terluar Indonesia.

"Saya bilang gampang sama Pak Jokowi, 'Pak ini (tingkat stunting) beban negara ini beban pemerintahan, tolong deh anak buah Bapak itu diomongkan kalau Bapak ingin mengejar bahwa bonus demografi mulai tahun ini sampai 13 tahun ke depan'," ucap Mega.

Isu demografi tersebut juga, kata Mega, dibahas secara spesifik dalam rapat kerja nasional PDI-Perjuangan.

Oleh sebab itu, keberlanjutan program-progam yang bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat Indonesia sudah semestinya dilanjutkan.

"Kami telah membuat di rakernas mengatakan itu hal yang akan diteruskan bukan karena itu bagian dari masa Pak Jokowi, tapi objektivitas memang harus diteruskan," imbuh dia.

"Kita ingin dong tidak hanya disebut negara berkembang, jadi kalau dengan seperti itu, bayangkan jadi masih banyak loh perlunya kapal seperti ini," ucap Mega.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com