Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Kompas.com - 08/06/2023, 20:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap yakin pemerintah dapat mencapai target penurunan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Hal ini ia sampaikan merespons Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebutkan ada sejumlah target pembangunan yang terancam tak tercapai, salah satunya penurunan stunting.

"Menurut rapat koordinasi terakhir yang saya pimpin bahwa insya Allah (target penurunan) stunting tercapai," kata Ma'ruf di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, Kamis (8/6/2023), dikutip dari keterangan video.

Baca juga: Peduli Stunting, IPB dan Pemkot Bogor Luncurkan Program Go-Roasting

Ma'ruf menuturkan, berdasarkan laporan yang ia peroleh, angka prevalensi stunting diperkirakan turun 3,8 persen pada tahun 2023 dan 2024.

Sementara, prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 21,6 persen, berselisih 7,6 persen dibandingkan target 14 persen.

"Artinya (diperkirakan turun) 7,6 persen. Jadi 21,6 persen dikurangi 7,6 persen itu berapa? 14 persen," kata Ma'ruf.

Ia mengakui, penurunan stunting pada tahun 2022 memang masih kecil, yakni 2,8 persen.

Baca juga: Singgung soal Stunting, Megawati: Rakyat Indonesia Mestinya Tinggi-Besar seperti Paspampres

Menurut Ma'ruf, hal itu disebabkan oleh baru berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

"Oleh karena itu, untuk 2023 (penurunan stunting diprediksi) tidak lagi 2,8 persen tapi 3,8 persen," kata dia.

Sebelumnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (5/6/2023), Suharso menyebutkan 10 indikator RPJMN 2020-2024 berisiko tidak tercapai.

Baca juga: Penanganan Stunting Harus Dilakukan Bersama-sama

Kesepuluh indikator tersebut yaitu imunisasi, stunting, wasting, tuberkulosis, eliminasi malaria, kusta, jumlah perokok anak-anak, obesitas, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan puskesmas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com