Blunder Prabowo Usulkan Proposal Damai Ukraina-Rusia, Dinilai Gagasan Aneh dan Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menawarkan proposal perdamaian untuk Ukraina dan Rusia menuai kritik keras.

Pasalnya, gagasan referendum dan zona demiliterisasi yang ditawarkan Prabowo dinilai sebagai ide aneh dan buruk.

Bahkan, Ukraina menyebut tawaran Prabowo tak ubahnya sebagai rencana yang datang dari Rusia, bukan Indonesia.

Maka, tak heran jika akhirnya Ukraina menolak mentah-mentah proposal perdamaian yang diusulkan Prabowo.

Referendum

Proposal perdamaian yang diusulkan Prabowo sebetulnya berangkat dari keprihatinannya atas dampak perang Ukraina dan Rusia terhadap kehidupan dunia.

Belum lagi, perang kedua negara berlangsung ketika dunia dihadapi dengan terus bermutasinya Covid-19.

Oleh karena itu, Prabowo mengusulkan Ukraina dan Rusia melakukan gencatan senjata. Tak hanya itu, Prabowo mendorong Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Baca juga: Proposal Referendum Prabowo Terkait Perang Ukraina-Rusia Dinilai Gagasan Buruk

Ia juga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk pasukan perdamaian untuk ditempatkan di zona demiliterisasi.

"Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," ucap Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan “Resolving Regional Tensions” dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, Sabtu (3/6/2023).

Ditolak Ukraina

Tawaran perdamaian yang diajukan Prabowo langsung ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Menhan Ukraina Oleksii Reznikov menyebut proposal perdamaian tersebut aneh.

Sebab, solusi yang ditawarkan Prabowo justru seperti rencana Rusia, bukan Indonesia.

Oleh karena itu, Reznikov menegaskan, Ukraina tidak membutuhkan mediator yang datang dengan gagasan yang aneh.

"Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," lanjutnya, dikutip dari kantor berita AFP.

Kurang tepat

Gagasan Prabowo terkait zona demiliterisasi guna mengakhiri perang Ukraina dan Rusia dinilai kurang tepat.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebut gagasan tersebut seolah terdapat sengketa wilayah antara kedua negara.