Blunder Prabowo Usulkan Proposal Damai Ukraina-Rusia, Dinilai Gagasan Aneh dan Buruk

Pasalnya, gagasan referendum dan zona demiliterisasi yang ditawarkan Prabowo dinilai sebagai ide aneh dan buruk.

Bahkan, Ukraina menyebut tawaran Prabowo tak ubahnya sebagai rencana yang datang dari Rusia, bukan Indonesia.

Maka, tak heran jika akhirnya Ukraina menolak mentah-mentah proposal perdamaian yang diusulkan Prabowo.

Referendum

Proposal perdamaian yang diusulkan Prabowo sebetulnya berangkat dari keprihatinannya atas dampak perang Ukraina dan Rusia terhadap kehidupan dunia.

Belum lagi, perang kedua negara berlangsung ketika dunia dihadapi dengan terus bermutasinya Covid-19.

Oleh karena itu, Prabowo mengusulkan Ukraina dan Rusia melakukan gencatan senjata. Tak hanya itu, Prabowo mendorong Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Ia juga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk pasukan perdamaian untuk ditempatkan di zona demiliterisasi.

"Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," ucap Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan “Resolving Regional Tensions” dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, Sabtu (3/6/2023).

Ditolak Ukraina

Tawaran perdamaian yang diajukan Prabowo langsung ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Menhan Ukraina Oleksii Reznikov menyebut proposal perdamaian tersebut aneh.

Sebab, solusi yang ditawarkan Prabowo justru seperti rencana Rusia, bukan Indonesia.

Oleh karena itu, Reznikov menegaskan, Ukraina tidak membutuhkan mediator yang datang dengan gagasan yang aneh.

"Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," lanjutnya, dikutip dari kantor berita AFP.

Kurang tepat

Gagasan Prabowo terkait zona demiliterisasi guna mengakhiri perang Ukraina dan Rusia dinilai kurang tepat.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebut gagasan tersebut seolah terdapat sengketa wilayah antara kedua negara.

"Mungkin yang kurang pas adalah ide zona demiliterisasi dan seolah ada sengketa wilayah antara Rusia dan Ukraina sehingga memunculkan ide referendum," ujar Hikmahanto kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia, Hikmahanto mengatakan, Prabowo seharusnya menyampaikan bahwa perang harus dihentikan dengan mengedepankan dialog.

Menurut dia, hal ini sebagaimana kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia.

Kendati demikian, dorongan Prabowo supaya kedua negara menggelar gencatan senjata sudah tepat.

"Gencatan senjata ini harus diawasi dan dimonitor oleh PBB dalam bentuk peace keeping operations di mana Indonesia bersedia untuk berkontribusi," ujarnya.

Ia menambahkan, Shangri-La Dialogue pada dasarnya bukan forum resmi pemerintah meskipun Prabowo hadir sebagai Menhan.

Menurut dia, forum ini lebih merupakan academic exerxise karena yang hadir adalah pejabat dan pengamat.

Dengan demikian, apa yang disampaikan Prabowo dalam forum ini dinilai bukan sebagai penentu kebijakan.

"Karena menurut Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, penentu kebijakan luar negeri adalah Menlu," tegas dia.

Oleh karena itu, Hikmahanto menegaskan, pernyataan Prabowo sudah tepat karena telah menggambarkan posisi Indonesia dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia.

"Menhan sudah tepat menggambarkan posisi Indonesia yang tidak mau membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak karena mencerminkan polurgi bebas aktif Indonesia," terang dia.

Aneh dan buruk

Proposal perdamaian yang disodorkan Prabowo juga disebut sebagai gagasan buruk.

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menyoroti salah satu bentuk penyelesaian perang yang ditawarkan Prabowo melalui jalan referendum.

Menurut dia, solusi tersebut merupakan gagasan buruk. Sebab, perang meletus karena invasi Rusia ke Ukraina.

"Ini adalah bentuk invasi satu negara ke negara lain, bukan konflik internal," tegas Araf dalam siaran pers, Rabu.

Selain buruk, gagasan referendum tersebut juga dinilai aneh. Hal ini mengingat Ukraina merupakan bangsa yang merdeka dan berdaulat sehingga gagasan referendum sebagai tawaran yang keliru.

Araf mengatakan, konsep ini tidak sejalan dengan konstitusi yang menegaskan pentingnya Indonesia menghormati kedaulatan negara lain.

Dengan demikian, usulan referendum oleh Prabowo bertentangan dengan konstitusi.

"Dalam kebijakan luar negari yang sesuai konstitusi maka kebijakan luar negeri kita harus menghormati kedaulatan negara lain dan perdamaian dunia," tegas Araf.

Ia menambahkan, konsep referendum yang diusulkan Prabowo tidak mencerminkan penghormatan hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, proposal tersebut juga disebut memperlihatkan minimnya wawasan internasional dari Prabowo.

"Proposal Pemerintah RI yang disampaikan oleh Menhan Prabowo terkait agresi Rusia atas Ukraina mencerminkan rendahnya wawasan internasional dan hukum internasional Pemerintah RI, khususnya Menteri Pertahanan," terang dia.