Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas Anies Turun Buat Demokrat Gelisah | Koalisi Perubahan Telat Panas

Kompas.com - 08/06/2023, 05:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang elektabilitas Anies Baswedan yang terus turun hingga membuat Demokrat gelisah menjadi pemberitaan yang paling banyak dibaca di Kompas.com pada Rabu (7/6/2023).

Kemudian, tulisan soal Koalisi Perubahan yang dinilai telat panas karena tak langsung "menyerang" pemerintahan Presiden Joko Widodo begitu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden juga menarik minat pembaca.

Selain itu, artikel mengenai Partai Demokrat yang dinilai masih setengah hati mendukung Anies Baswedan sebagai capres juga menjadi terpopuler.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Elektabilitas Anies Terus Turun hingga Buat Demokrat Gelisah, Benarkah?

Elektabilitas bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, terus turun. Situasi ini membuat partai politik pengusung Anies khawatir.

Partai Demokrat misalnya, curiga hal ini disebabkan bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies tak kunjung diumumkan.

"Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief saat dikonfirmasi, Senin (5/6/2023).

Andi pun mendorong Anies segera mengumumkan cawapresnya. Demokrat, kata dia, mengusulkan agar deklarasi cawapres diumumkan setidaknya pada Juni 2023.

Baca selengkapnya: Elektabilitas Anies Terus Turun hingga Buat Demokrat Gelisah, Benarkah?

2. Koalisi Perubahan Dinilai Telat Panas, Tak Langsung "Serang" Jokowi Begitu Deklarasi Anies Capres

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai, Koalisi Perubahan untuk Persatuan lambat dalam memanaskan mesin politik menuju Pemilu 2024.

Pasalnya, koalisi besutan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tak serta-merta menempatkan diri sebagai oposisi begitu meresmikan koalisi.

"Ini telat panas. Mestinya sejak dideklarasikan maju pilpres, Anies dan poros perubahan itu sudah ngegas nyerang kubu Jokowi dan kubu pemerintah,” kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Menurut Adi, Koalisi Perubahan baru terlihat “menyerang” pemerintahan begitu Johnny G Plate, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem saat itu, ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Koalisi Perubahan Dinilai Telat Panas, Tak Langsung Serang Jokowi Begitu Deklarasi Anies Capres

3. Koalisi Perubahan Beda Suara soal Cawapres Anies, Demokrat Dinilai Masih Setengah Hati

Dukungan Partai Demokrat ke bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024 Anies Baswedan dinilai masih setengah hati.

Sebabnya, partai berlambang bintang mercy itu kerap tak satu suara dengan Partai Nasdem ataupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Terbaru, Demokrat beda pendapat dengan Nasdem dan PKS soal deklarasi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.

"Koalisi Perubahan ini sepertinya setengah hati, terutama Demokrat yang sebenarnya masih menggantung nasib politiknya,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Adi menilai, Demokrat belum all out atau sepenuhnya memperjuangkan Anies sebagai capres untuk pemilu mendatang.

Baca selengkapnya: Koalisi Perubahan Beda Suara soal Cawapres Anies, Demokrat Dinilai Masih Setengah Hati

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com