Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Perubahan Beda Suara soal Cawapres Anies, Demokrat Dinilai Masih Setengah Hati

Kompas.com - 07/06/2023, 10:02 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan Partai Demokrat ke bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024 Anies Baswedan dinilai masih setengah hati.

Sebabnya, partai berlambang bintang mercy itu kerap tak satu suara dengan Partai Nasdem ataupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Terbaru, Demokrat beda pendapat dengan Nasdem dan PKS soal deklarasi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.

“Koalisi Perubahan ini sepertinya setengah hati, terutama Demokrat yang sebenarnya masih menggantung nasib politiknya,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Elektabilitas Anies Terus Turun hingga Buat Demokrat Gelisah, Benarkah?

Adi menilai, Demokrat belum all out atau sepenuhnya memperjuangkan Anies sebagai capres untuk pemilu mendatang.

Ini salah satunya tampak dari minimnya spanduk dan baliho Demokrat yang mempromosikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon RI-1.

Adi menduga, masih ada keraguan di internal Demokrat lantaran cawapres Anies belum juga diputuskan. Sementara itu, Demokrat berharap ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjadi calon RI-2.

“Demokrat itu tidak terlampau all out memperjuangkan Anies sebagai capres mungkin karena AHY tak kunjung diumumkan sebagai kandidat cawapres yang akan mendampingi Anies,” ujar Adi.

“Jadi ini yang kemudian bisa menjelaskan salah satu variabel bahwa poros perubahan itu belum sepenuhnya solid,” tuturnya.

Baca juga: Usul Anies Segera Umumkan Cawapres, Demokrat Sebut demi Kepastian

Adi pun menilai, Koalisi Perubahan belum sepenuhnya berhasil menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah. Dia bilang, kongsi yang dimotori Nasdem, Demokrat, dan PKS itu terlambat menunjukkan agresivitas.

Koalisi Perubahan baru tampak memanas setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru-baru ini.

Padahal, mestinya, begitu Anies dideklarasikan sebagai capres pada Oktober 2022, Koalisi Perubahan bisa langsung “menyerang” kubu pemerintah untuk mengonsolidasikan kelompok-kelompok yang tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo.

“Mestinya tahun lalu sejak Oktober Anies dideklarasikan sebagai capres didukung oleh PKS dan Demokrat, sejak saat itulah mestinya mesin politiknya dipanaskan dan mengonsolidasikan kelompok-kelompok anti Jokowi, kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan,” kata Adi.

Oleh karenanya, Adi menambahkan, Koalisi Perubahan masih punya pekerjaan rumah besar. Tak hanya untuk memperkuat kongsi, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai kubu yang berlawanan dengan pemerintahan saat ini.

“Perlu positioning politik yang agak agresif dan matang yang mesti dikonsolidasi, dimatangkan oleh kubu perubahan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Demokrat tak satu suara dengan Nasdem dan PKS soal deklarasi cawapres pendamping Anies Baswedan untuk Pemilu 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com