Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas Anies Turun Buat Demokrat Gelisah | Koalisi Perubahan Telat Panas

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang elektabilitas Anies Baswedan yang terus turun hingga membuat Demokrat gelisah menjadi pemberitaan yang paling banyak dibaca di Kompas.com pada Rabu (7/6/2023).

Kemudian, tulisan soal Koalisi Perubahan yang dinilai telat panas karena tak langsung "menyerang" pemerintahan Presiden Joko Widodo begitu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden juga menarik minat pembaca.

Selain itu, artikel mengenai Partai Demokrat yang dinilai masih setengah hati mendukung Anies Baswedan sebagai capres juga menjadi terpopuler.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Elektabilitas Anies Terus Turun hingga Buat Demokrat Gelisah, Benarkah?

Elektabilitas bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, terus turun. Situasi ini membuat partai politik pengusung Anies khawatir.

Partai Demokrat misalnya, curiga hal ini disebabkan bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies tak kunjung diumumkan.

"Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief saat dikonfirmasi, Senin (5/6/2023).

Andi pun mendorong Anies segera mengumumkan cawapresnya. Demokrat, kata dia, mengusulkan agar deklarasi cawapres diumumkan setidaknya pada Juni 2023.

Baca selengkapnya: Elektabilitas Anies Terus Turun hingga Buat Demokrat Gelisah, Benarkah?

2. Koalisi Perubahan Dinilai Telat Panas, Tak Langsung "Serang" Jokowi Begitu Deklarasi Anies Capres

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai, Koalisi Perubahan untuk Persatuan lambat dalam memanaskan mesin politik menuju Pemilu 2024.

Pasalnya, koalisi besutan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tak serta-merta menempatkan diri sebagai oposisi begitu meresmikan koalisi.

"Ini telat panas. Mestinya sejak dideklarasikan maju pilpres, Anies dan poros perubahan itu sudah ngegas nyerang kubu Jokowi dan kubu pemerintah,” kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Menurut Adi, Koalisi Perubahan baru terlihat “menyerang” pemerintahan begitu Johnny G Plate, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem saat itu, ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Koalisi Perubahan Dinilai Telat Panas, Tak Langsung Serang Jokowi Begitu Deklarasi Anies Capres

3. Koalisi Perubahan Beda Suara soal Cawapres Anies, Demokrat Dinilai Masih Setengah Hati

Dukungan Partai Demokrat ke bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024 Anies Baswedan dinilai masih setengah hati.

Sebabnya, partai berlambang bintang mercy itu kerap tak satu suara dengan Partai Nasdem ataupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Terbaru, Demokrat beda pendapat dengan Nasdem dan PKS soal deklarasi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.

"Koalisi Perubahan ini sepertinya setengah hati, terutama Demokrat yang sebenarnya masih menggantung nasib politiknya,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Adi menilai, Demokrat belum all out atau sepenuhnya memperjuangkan Anies sebagai capres untuk pemilu mendatang.

Baca selengkapnya: Koalisi Perubahan Beda Suara soal Cawapres Anies, Demokrat Dinilai Masih Setengah Hati

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/08/05000051/-populer-nasional-elektabilitas-anies-turun-buat-demokrat-gelisah-koalisi

Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke