Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desak Koalisi Perubahan Tetapkan Cawapres Anies, AHY: Pemilu Tinggal Sekian Bulan Lagi

Kompas.com - 07/06/2023, 18:51 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pihaknya wajib mengingatkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terkait momentum penetapan bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan.

Menurut dia, KPP harus segera mengambil langkah progresif karena gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tinggal sebentar lagi.

“Kami punya kewajiban untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni. Waktu pemilu tinggal sekian bulan lagi, kalau kita mau sukses, jadi Indonesia itu besar dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Tolak Jadi Cawapres Anies, Mahfud: Jangan Saya, Nanti Koalisi Perubahan Pecah

Dalam pandangannya, 75 hari waktu kampanye ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) amat singkat untuk bisa meraih kemenangan pada pilpres mendatang.

Pasalnya, kampanye harus dilakukan dengan menyapa sebanyak mungkin masyarakat di berbagai wilayah Tanah Air.

“Dengan demikian perlu mesin yang bekerja dengan sangat efektif, partai-partai politik sebagai pengusung insya Allah pada saatnya harus menjalankan manajemen krisis, manajemen kampanye yang juga modern, tapi mengakar betul di masyarakat,” papar dia.

Ia mengklaim banyak menerima aspirasi masyarakat yang ingin segera melihat Anies menentukan bacawapresnya. Maka, bagi dia, semakin cepat diputuskan, maka akan semakin membantu pemenangan KPP.

Baca juga: Ditanya soal Cawapres, Anies: Sudah Ada, tapi Masih Panjang

“Kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa tiga partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertemu dalam pilpres nanti, rasa-rasanya lebih baik dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur,” imbuh dia.

Diketahui, Anies dan Tim Delapan KPP menyatakan sudah mengantongi satu nama cawapres. Namun untuk sampai pada deklarasi masih membutuhkan serangkaian proses.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan batas waktu deklarasi yang ditetapkan oleh Tim Delapan KPP adalah 11 Juli 2023.

Namun, Demokrat mendesak agar proses deklarasi dipercepat, salah satu alasannya adalah untuk mengantisipasi penurunan elektabilitas Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com