Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir Prabowo soal Proposal Perdamaian, PDI-P: Kalau Ganjar yang Ajukan, Tak Akan Ditolak

Kompas.com - 07/06/2023, 12:36 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto kembali menyinggung ditolaknya proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di forum internasional oleh Ukraina.

Hasto sesumbar bahwa seandainya proposal sejenis itu disampaikan oleh Ganjar Pranowo, kader yang saat ini didukung sebagai bakal capres dari PDI-P, maka proposal itu tak akan ditolak.

Ia juga menyindir bahwa ada kemungkinan proposal perdamaian itu tak terlepas dari manuver politik untuk kepentingan pemilu.

"Kalau Pak Ganjar bersikap, tidak akan ada kekeliruan. Penolakan proposal itu tidak ada nanti, karena ini (politik luar negeri bebas-aktif) sudah mengakar dalam tradisi bangsa," ujar Hasto kepada wartawan sebelum hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDI-P, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: PDI-P Tepis Jokowi Dukung Prabowo untuk Pilpres 2024

"Pak Ganjar berani sebagai pemimpin, masuk kriteria Presiden Jokowi. Yang lain kan memikirkan elektoral dulu," lanjutnya.

PDI-P meyakini, Ganjar memiliki pandangan soal politik luar negeri bebas-aktif yang selaras dengan Ir Soekarno saat menginisiasi Konferensi Asia-Afrika serta putrinya, Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDI-P.

Menurut Hasto, hal ini dicerminkan lewat dukungan Ganjar terhadap kemerdekaan Palestina.

Sebelumnya, Ganjar mengeluarkan pernyataan kontroversial berkaitan dengan itu, yang menolak kedatangan timnas sepakbola Israel ke Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Baca juga: Pramono Sebut Jokowi Panggil Prabowo karena Isu Proposoal Perdamaian Rusia-Ukraina Jadi Polemik

Hasto mengeklaim bahwa Ganjar merupakan aktor penting dalam penyusunan kurikulum Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) PDI-P.

"Pak Ganjar kan punya keyakinan prinsip-prinsip hubungan luar negeri bebas-aktif, maka Pak Ganjar berani menyatakan sikapnya terhadap dukungan Palestina," tegasnya.

"Tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan, termasuk proposal perdamaian, dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas-aktif," kata Hasto. "Kepemimpinan Indonesia di dunia internasional harus berakar kuat pada politik luar negeri bebas aktif, sehingga dalam pertarungan geopolitik saat ini politik luar negeri bebas-aktif justru sangat relevan," imbuhnya.

Ia menyatakan bahwa isu pertahanan dan kebijakan luar negeri akan menjadi isu penting yang akan dibahas dalam perumusan visi-misi pencalonan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Karena Indonesia saat ini dikepung berbagai aliansi pertahanan," ucap Hasto.

Proposal tanpa sepengetahuan Jokowi

Sebelumnya, proposal ini disampaikan Prabowo pada forum IISSS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, konferensi keamanan antarnegara yang dihadiri para menteri dan delegasi dari 50 negara lebih.

Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan sejumlah usul untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com