Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Anies Turun Disebut Bukan Akibat Belum Deklarasi Bakal Cawapres

Kompas.com - 06/06/2023, 14:12 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penurunan elektabilitas yang dialami bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, dinilai bukan disebabkan oleh faktor bakal calon wakil presiden yang sampai saat ini belum diumumkan.

Sebelumnya Partai Demokrat yang merupakan anggota KPP mengusulkan supaya Anies segera mengumumkan bakal cawapres supaya elektabilitasnya tidak terus menerus menurun.

"Jadi tren penurunan elektabilitas Anies Baswedan bukan karena belum ditentukan pasangan cawapres," kata peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, dalam keterangannya seperti dikutip pada Selasa (6/6/2023).

Menurut Bawono, yang menjadi persoalan utama terkait penurunan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah jika salah satu kandidat pesaingnya yakni Prabowo Subianto bisa kembali meraih simpati para pemilihnya di Pilpres 2019 silam.

Bawono mengatakan, saat ini basis pendukung Anies adalah kelompok yang tadinya mendukung Prabowo pada Pilpres 2019, tetapi kemudian berbalik arah ketika Ketua Umum Partai Gerindra itu memutuskan masuk ke dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Yang menjadi problem kemudian adalah tingkat elektabilitas Anies Baswedan akan mengalami tekanan ketika approval rating Presiden Joko Widodo kepada Prabowo tinggi," ujar Bawono.

"Dan juga Prabowo Subianto perlahan-lahan mampu membuat pemilih-pemilih dia balik kandang sembari menuai simpati para pemilih Joko Widodo di Pemilu 2019 lalu sebagai konsekuensi dari sokongan endorsement Presiden, baik secara tersirat maupun tersurat kepada Prabowo Subianto," sambung Bawono.

Sebelumnya diberitakan, hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta terus menurun sejak Juli 2022.


Dalam simulasi 3 nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut yakni 29,4 persen pada Juli 2022, Oktober 2022 jadi 28,4 persen, Januari 2023 jadi 24,2 persen, Februari 2023 jadi 24 persen, April 2023 jadi 22,2 persen, awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 elektabilitas Anies 18,9 persen.

Elektabilitasnya kini terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 38 persen.

"Pada simulasi 3 nama capres, Prabowo konsisten menunjukkan tren peningkatan sejak awal tahun 2023. Ganjar sempat menguat pasca polemik Piala Dunia U-20 dan ditetapkan sebagai capres dari PDI-P, tapi stagnan dalam sebulan terakhir," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam keterangannya, Minggu (3/6/2023).

"Sementara itu, Anies masih kesulitan keluar dari tren penurunan sejak akhir tahun lalu," ujar dia.

Partai Demokrat sebagai anggota KPP mengusulkan untuk memberikan tenggat atau deadline bagi Anies untuk mendeklarasikan bakal cawapres pada Juni ini karena khawatir tingkat elektabilitas sang kandidat semakin menurun.

Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, deklarasi itu perlu dilakukan demi mencegah jarak elektabilitas Anies dengan capres lain yang semakin jauh.

"Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat," kata saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com