Airlangga Klaim Caleg PDI-P Juga Ingin Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku sudah berkomunikasi dengan semua partai, termasuk PDI-P terkait sistem proporsional tertutup dan terbuka untuk Pemilu 2024.

Adapun semua partai di DPR, kecuali PDI-P, mendukung agar Pemilu 2024 tetap menerapkan sistem proporsional terbuka.

Airlangga mengklaim, caleg dari PDI-P sendiri bahkan menginginkan supaya Pemilu 2024 berlangsung dengan sistem proporsional terbuka.

Baca juga: Golkar Akan Bahas Rencana Menangkan Pemilu 2024 dalam Rakernas, Airlangga Hadir

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan keseluruhan partai, termasuk PDI-P. Dan kalau saya lihat bakal calon yang diajukan juga siap untuk pemilihan terbuka," ujar Airlangga saat membuka Rakernas 2023 Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu (4/6/2023).

Airlangga menjelaskan, Golkar masih terus berjuang agar Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka, bukan tertutup.

Pasalnya, kata dia, susunan bacaleg Golkar mencerminkan pemain yang disiapkan untuk bermain terbuka.

"Oleh karena itu, Golkar terus berjuang untuk sistem pemilihan proporsional terbuka," ucapnya.

Sementara itu, Airlangga juga berterima kasih kepada 8 partai di DPR yang menyatakan sikap mendukung sistem proporsional terbuka.

Dia menyebut 8 partai termasuk Golkar ini akan terus berkonsolidasi demi memperjuangkan supaya sistem Pemilu 2024 berlangsung terbuka.

Baca juga: Golkar Buka Rakernas 2023 Hari Ini, Tak Bahas Capres-Cawapres 2024

Sebelumnya, 8 fraksi di DPR berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara gugatan sistem Pemilihan Legislatif (Pileg) dengan tetap memberlakukan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers secara bersama delapan partai politik di DPR, menyusul dugaan bocornya hasil putusan MK mengenai sistem pemilu yang akan menjadi proporsional terbuka.

"Maka kita meminta supaya tetap sistemnya terbuka," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Kahar Muzakir saat membuka konferensi pers, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: Golkar Masih Upayakan Airlangga Cawapres Prabowo, daripada Duet dengan Zulhas

Kahar mengungkapkan berbagai implikasi akan terjadi apabila sistem pemilu terbuka yang sudah berlangsung sejak 2008 itu, tiba-tiba diubah.

Pertama, dia mengingatkan bahwa proses Pemilu 2024 justru sudah berjalan sampai tahapan pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg). Dengan kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin, para bacaleg akan kehilangan hak konstitusionalnya apabila sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup.

Kahar melanjutkan, para bacaleg yang sudah mendaftarkan itu tentu akan mendapatkan kerugian yang besar.