Partai Buruh Bakal Demo di Istana dan MK Senin Besok

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, partainya akan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (5/6/2023) di depan kantor Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara.

Ia mengeklaim aksi ini melibatkan ribuan buruh se-Jabodetabek dari empat konfederasi besar serikat buruh, 60 federasi, serikat petani, dan berbagai elemen kelas pekerja lain.

“Aksi ini dilakukan bertepatan dengan sidang kedua uji formil judicial review terhadap omnibus law UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Jadi isu utama yang akan kami usung adalah cabut omnibus law UU Cipta Kerja,” ujar Said dalam keterangannya, Minggu (4/6/2023).

Baca juga: Tolak Ekspor Pasir Laut, Partai Buruh Singgung Kerugian Negara, Buruh dan Lingkungan

Pria yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menambahkan, selain menyuarakan cabut UU Cipta Kerja, para buruh juga akan menyuarakan tolak pembahasan RUU Kesehatan.

“Terkait dengan penolakan terhadap RUU Kesehatan, beleid ini berpotensi menyebabkan komersialisasi terhadap layanan kesehatan di mana RUU ini mengatur mengenai urun biaya," kata Said Iqbal.

"Jadi ada beberapa penyakit yang biayanya tidak sepenuhnya ditanggung BPJS Kesehatan, yang tentunya akan memberatkan pasien. RUU Kesehatan hanya melindungi rumah sakit dan membuka ruang komersialisasi medis,” imbuh dia.

Ia juga mengkritik desain RUU Kesehatan yang tidak menempatkan BPJS di bawah kementerian alih-alih di bawah presiden. Sebab, dana BPJS bukan APBN yang bisa dikelola kementerian.

Seruan ketiga adalah cabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 yang memperbolehkan pengusaha memotong upah hingga 25 persen.

Baca juga: Partai Buruh Sebut Upaya DPR Ancam MK adalah Upaya Memalukan

Said Iqbal berujar, Permenaker ini sudah memakan korban karena ada pengusaha yang memotong upah buruh sebesar 25 persen.

Selain itu, para buruh juga akan menyuarakan percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) serta revisi ketentuan parliamentary threshold empat persen.

Mereka ingin, ketentuan itu berarti dimaknai empat persen dari jumlah kursi DPR RI, bukan dari suara sah nasional.

“Inilah yang membedakan Partai Buruh dengan partai yang lain. Kami adalah partai yang bekerja harian. Mau ada pemilu atau tidak, Partai Buruh selalu bersama dengan buruh, petani, dan nelayan. Karena itu, isu perburuhan dan isu partai selalu seiring sejalan,” tegas dia.

Setelah aksi 5 Juni, Partai Buruh akan mengorganisasi aksi bergelombang di berbagai provinsi.