Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paloh, AHY, dan Presiden PKS Cium Indikasi Anies Baswedan Dijegal Penguasa

Kompas.com - 31/05/2023, 17:33 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya membongkar isi pembicaraan antara para pimpinan partai pengusung bakal capres Anies Baswedan, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS di Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu.

Riefky menjelaskan, para elite dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu membahas mengenai adanya upaya penguasa dalam menjegal Anies maju ke Pilpres 2024.

Adapun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu hadir dalam pertemuan di pulau pribadi Surya Paloh tersebut.

"Adanya indikasi, upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat bacapres Anies Rasyid Baswedan tidak berlayar," ujar Riefky saat dimintai konfirmasi, Rabu (31/5/2023).

Baca juga: Ketika Anies Singgung Pihak yang Berkuasa untuk Selesaikan Tugasnya...

Riefky menjelaskan, pihaknya juga mencium para penguasa berupaya mengganggu tiga partai yang kini mendukung Anies dengan segala cara dan sumber daya.

Meski demikian, Riefky menegaskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan tetap solid untuk membuat Anies maju ke Pilpres 2024.

"Adanya kenyataan dan satu tekad yang solid dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, bahwa untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan, agar kehidupannya lebih sejahtera, lebih aman, lebih memiliki kebebasan dalam berdemokrasi, dan utamanya memiliki keadilan yang sama di mata hukum," tutur dia.

"Maka, Koalisi Perubahan ini harus berusaha untuk membuat Anies Rasyid Baswedan berlayar," sambung Riefky.

Baca juga: Jokowi Akui Cawe-cawe untuk Pilpres 2024, Anies: Kami Harap Itu Tidak Benar

Dia mengatakan, mereka akan menempuh cara-cara yang sesuai dengan konstitusional dalam mengusung Anies sebagai Capres 2024.

Selain itu, kata dia, cara-cara tersebut juga harus sesuai dengan hukum dan berlandaskan pada ideologi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari atau Tobas menyebutkan bahwa pertemuan partai politik pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) di Kepulauan Seribu turut membahas soal calon wakil presiden (cawapres).

Tobas mengatakan, partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menyerahkan sepenuhnya pada Anies terkait waktu deklarasi cawapres.

Baca juga: Denny Indrayana: Jika PK Moeldoko Dikabulkan, Demokrat Dibajak dan Anies Dijegal

"Yang jelas, kita memang sepakat untuk menyerahkan kepada Pak Anies. Nanti kita tinggal tunggu ya dari Pak Anies kapan akan menyampaikan," kata Tobas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Tak hanya waktu deklarasi, KPP juga menyerahkan soal siapa nama cawapres yang akan diumumkan kepada Anies.

Menurut dia, hal ini dilakukan KPP sebagai bentuk penghargaan pada Anies yang sudah didukung menjadi bakal capres pada Pilpres 2024.

"Beliaulah yang nanti akan menyampaikan kepada publik, rencananya seperti itu," ujar Tobas.

Lebih lanjut, Tobas tak menjawab apakah ada tiga nama yang akan diumumkan Anies sebagai cawapres.

Tiga nama yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

"Nanti pada saatnya Pak Anies tentu akan menyampaikan. Jadi karena kita sudah serahkan kepada Pak Anies tentu tergantung penyampaian oleh Pak Anies. Seperti apa dan bagaimana penyampaiannya, kapan serta siapanya, kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Anies," tutur anggota Komisi III DPR ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com