Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Nilai Presiden Harus Netral dalam Pemilu 2024

Kompas.com - 29/05/2023, 07:26 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas edisi Mei 2023 menunjukkan bahwa 90,3 persen responden menilai Presiden harus bersikap netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Survei ini memiliki margin of error lebih kurang 4,37 persen.

Kemudian, 7,6 persen responden menjawab biasa saja saat ditanyakan seberapa penting bagi presiden untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Dikutip dari Kompas.id, Senin (29/5/2023), hanya 1,9 persen responden yang menjawab tidak tahu saat ditanya perihal kenetralan Presiden tersebut.

Dari hasil survei yang sama, separuh responden (50,5 persen) yang menilai Presiden sudah besikap netral. Sedangkan 45,4 persen responden lainnya menganggap Presiden belum bersikap netral.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Meningkatnya Ketergantungan Publik atas Capres Pilihan Jokowi

Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara wawancara melalui telepon pada 9-11 Mei 2023.

Sebanyak 506 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 4,37 persen.

Litbang Kompas/DDA/RGA Survei Litbang Kompas: Seberapa Penting Netralitas Presiden di Pemilu 2024

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih Perempuan Inginkan Capres Latar Belakang Militer dan Kepala Daerah

Sikap dan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang dianggap penting dalam kontestasi 2024 mendatang.

Dalam survei Litbang Kompas periode Mei 2023 yang diluncurkan sebelumnya, Presiden Jokowi memang tergambar memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik ke depannya.

Terbukti, 16 persen responden mengaku akan memilih sosok yang didukung oleh Jokowi.

Sementara itu, 53 persen responden mengaku akan mempertimbangkan tokoh yang didukung Jokowi. Dengan kata lain, akan meilihat rekam jejak tokoh yang didukung tersebut.

Sebaliknya, hampir sepertiga responden cenderung menolak siapa pun sosok yang didukung Jokowi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Faktor Jokowi Tertinggi di PDI-P, Nasdem Terendah

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi memang kerap memberikan sinyal dan kode terkait pemimpin ke depannya.

Sebagai contoh, Jokowi pernah menyebut tentang pemimpin ke depan yang berambut putih dalam acara pertemuan para sukarelawan.

Mantan Wali Kota Solo itu juga pernah menyebut jatah pemimpin ke depan kemungkinan milik Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo di acara ulang tahun Partai Perindo.

“Di mata responden, aktivitas dan komunikasi politik presiden ini dikhawatirkan akan mengganggu kenetralannya. Hal ini terekam dalam jajak pendapat Kompas yang memperlihatkan seperlima responden menilai kehadiran atau keterlibatan Presiden dalam kampanye politik pihak tertentu juga menjadi bentuk ketidaknetralan yang harus dihindari,” tulis Litbang Kompas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Prabowo Sosok Kandidat Capres Paling Populer

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com