[POPULER NASIONAL] Polri Bawa 14 Bukti Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri | Amnesty Internasional Duga Ada Pelanggaran HAM di Wadas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan Divisi Hukum Mabes Polri membawa 14 bukti surat dugaan gratifikasi pemberian fasilitas helikopter yang diterima Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjadi artikel terpopuler di Kompas.com, Jumat (26/5/2023).

Selanjutnya, Amnesty Internasional mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam pembebasan lahan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Lalu, Juru Bicara (Jubir) Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengungkapkan isi pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bogor pada Kamis (25/5/2023) siang.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Selidiki Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri, Polri Disebut Bawa 14 Bukti di Sidang Praperadilan

Divisi Hukum Mabes Polri membawa 14 bukti surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk menindaklanjuti dugaan gratifikasi pemberian fasilitas helikopter yang diterima Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Bukti-bukti surat seperti perintah penyelidikan (sprinlidik) dan surat perintah tugas dibawa untuk menjawab gugatan praperadilan terkait penghentian penyidikan terhadap laporan dugaan gratifikasi Firli Bahuri yang diajukan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI).

"Mereka bawa bukti sprinlidik yang diterbitkan berkali-kali," ujar Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho kepada Kompas.com, Kamis (25/5/2023).

Baca selengkapnya: Selidiki Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri, Polri Disebut Bawa 14 Bukti di Sidang Praperadilan

2. Amnesty Internasional Surati Menteri ATR/BPN, Nilai Ada Indikasi Pelanggaran HAM Terkait Pembebasan Lahan di Wadas

Amnesty Internasional mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam pembebasan lahan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

"Perihal: Proses Pembebasan Lahan di Desa Wadas Berpotensi Melanggar HAM," demikian isi surat terbuka tersebut dikutip Kompas.com, Kamis (25/5/2023).

Ada empat poin desakan yang dikirimkan dalam surat terbuka itu. Pertama, tidak memberlakukan konsinyasi dalam kasus Wadas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kedua, menghentikan segala bentuk tekanan terhadap warga Desa Wadas yang merupakan pelanggaran hak atas rasa aman," ujar Deputi Direktur Amnesty Internasional Wirya Adiwena dalam surat terbuka itu.

Baca selengkapnya: Amnesty Internasional Surati Menteri ATR/BPN, Nilai Ada Indikasi Pelanggaran HAM Terkait Pembebasan Lahan di Wadas

3. Gerindra Bongkar Isi Pertemuan Jokowi-Prabowo di Bogor

Juru Bicara (Jubir) Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengungkapkan isi pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bogor pada Kamis (25/5/2023) siang.

Budisatrio menjelaskan, Prabowo bertemu dengan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) sehingga mereka berbicara perihal program-program Kementerian Pertahanan.

"Pertemuan biasa antara Presiden dan menterinya. Melaporkan perkembangan program-program yang sudah maupun sedang berjalan," ujar Budisatrio saat dimintai konfirmasi, Jumat (26/5/2023).

Baca selengkapnya: Gerindra Bongkar Isi Pertemuan Jokowi-Prabowo di Bogor