Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ignatius B Prasetyo

A Masterless Samurai

ChatGPT dan Pak Menteri

Kompas.com - 23/05/2023, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SAYA kaget membaca berita tentang kasus dugaan korupsi Menkominfo Johnny G. Plate dalam hal pegadaan BTS (Base Transceiver Station) di daerah yang tergolong 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Bukan kaget sih sebenarnya, lebih tepatnya ingin tahu bagaimana detailnya.

Alasannya, saya pernah terlibat cukup lama dalam pengembangan BTS. Kalau masalah korupsinya sih, tidak kaget lagi karena itu kan bukan "barang" baru di Indonesia.

Lagi pula, proses hukumnya masih berjalan sekarang. Sehingga, kita tunggu saja nanti bagaimana hasilnya.

Kita kembali lagi ke masalah BTS. Awalnya bingung apakah Kemenkominfo juga mengurusi pembangunan BTS, apalagi untuk daerah 3T. Saya berusaha mencari tahu jawabannya di laman Kemenkominfo.

Di bagian unit kerja, saya tidak bisa menemukan bagian mana yang berhubungan dengan BTS. Akan tetapi, di bagian struktur organisasi, ada BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi).

Ternyata badan inilah yang ada hubungannya dengan BTS, dan sekarang menjadi bahan pembicaraan karena dugaan korupsi.

Di laman BAKTI, ada informasi dengan tampilan peta menunjukkan lokasi BTS dan akses internet.

Saya heran ada beberapa daerah yang tidak ada BTS-nya (ditandai dengan bulatan hijau), namun ada banyak bulatan merah yang menunjukkan daerah itu bisa mengakses internet.

Apakah itu artinya, akses internet menggunakan metode selain BTS, misalnya menggunakan fixed line seperti kabel optik, atau bahkan Starlink? Saya tidak tahu jawabannya.

Setelah beberapa menit klik sana sini, dan beberapa kali googling, tetap tidak bisa menemukan informasi yang ingin saya ketahui. Ada banyak pertanyaan melintas di benak terkait kasus ini.

Pertama, dugaan kasus korupsi terjadi atas penyediaan BTS 4G. Saya bertanya-tanya, kalau yang ditekankan adalah "4G"-nya, berarti ini urusan trafik data. Lebih spesifiknya, koneksi internet.

Pertanyaannya adalah (tanpa ada maksud untuk mendiskreditkan), apakah daerah 3T "saat ini" butuh koneksi internet? Tidakkah ada hal lain yang lebih mendesak dan lebih penting?

Ada video di Youtube yang menggambarkan bagaimana membangun BTS di daerah terpencil yang tidak ada jalan, bahkan tidak ada sumber energi (listrik).

Bahan baku untuk tower dan komponen lainnya diangkut ke lokasi menggunakan helikopter maupun pesawat.

Dari sini saya bertanya. Kalau untuk menuju lokasi pembangunan BTS saja susah, apakah masih relevan untuk menyediakan koneksi internet?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com