Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Negeri yang Hukumnya Bisa Ditekuk Untungkan Penguasa, Anies: Mudah-mudahan Tidak Ada di Negara Kita

Kompas.com - 20/05/2023, 18:05 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan berbicara mengenai ciri-ciri negara dengan institusi politik yang kerap memeras dan menyingkirkan pihak yang berada di luar lingkar kekuasaan.

Anies berharap Indonesia bukan merupakan negara dengan ciri-ciri yang seperti itu.

Hal tersebut Anies sampaikan dalam pidato kebangsaannya di puncak Milad ke-21 PKS, Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Awalnya, Anies mengatakan negara dengan institusi politik yang bersifat memeras dan menyingkirkan cenderung mengonsolidasikan kekuatan kewenangan pada satu pemimpin, satu grup, dan satu kelompok saja.

Imbasnya, kekuasaan tidak dibagikan secara merata kepada seluruh rakyat.

Baca juga: Anies: Kalau Adu Lari Pagi Saya Kalah, tetapi Adu Gagasan Kami Siap

"Negara dengan institusi politik yang memeras dan menyingkirkan memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali. Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena," ujar Anies.

Menurut Anies, jika ada negara yang seperti itu, biasanya aturan hukum yang ada di negeri tersebut mudah ditekuk.

Bahkan, kata dia, tidak jarang pula hukum dibuat hanya untuk menguntungkan pihak yang berada di dalam lingkar kekuasaan.

"Negara dengan institusi politik yang memeras menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, aturan hukum, bahkan peraturan bisa ditekak-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih," tuturnya.

Baca juga: AHY Peringatkan Anies jika Jadi Presiden: Utang RI Lebih dari Rp 7.800 T, Tantangan Besar!

"Dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan," sambung Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun berharap ciri-ciri negara dengan institusi politik memeras itu tidak ada di Indonesia.

Akan tetapi, dirinya tetap menanyakannya kepada kader PKS yang hadir. Para kader PKS mengaku merasakan realita itu terjadi di Indonesia.

"Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita. Ada apa tidak? Ada yang merasakan? Jangan sampai ada. Karena itu tanda-tanda bukan menuju kesuksesan," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com