Bertemu Hary Tanoe, Prabowo: Siapa Pun yang Berkuasa, Mari Kita Berkompromi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjamu Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat, pada Senin (15/5/2023).

Pertemuan antara Prabowo dan Hary Tanoe itu terjadi usai bos MNC tersebut dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hari yang sama.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (16/5/2023), Prabowo, Hary Tanoe, dan PSMTI berdiskusi mengenai bagaimana menghasilkan kebijakan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh rakyat.

Prabowo kemudian mengajak semua pihak untuk dapat menjaga kerukunan dan stabilitas negara.

Baca juga: Charta Politika: 61 Persen Pemilih Jokowi-Maruf Pilih Ganjar, 18 Persen Pilih Prabowo

Dengan situasi yang stabil, pemerintah disebut dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada seluruh elemen masyarakat.

“Siapa pun yang berkuasa, mari kita berkompromi. Jangan zero sum game. Kita bisa hidup dengan baik, tenang, dan rukun. Saya kira itu kuncinya. Ini juga hasil dari kajian-kajian strategis. Semua negara yang bisa take-off adalah karena kekompakan,” ujar Prabowo.

Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut lantas memberikan contoh pengambilan kebijakan untuk persoalan kemacetan di Jakarta

Prabowo mengingatkan rakyat bahwa marah-marah tidak bisa menyelesaikan apa pun.

Baca juga: Persilahkan Golkar Dukung Prabowo-Airlangga, Muhaimin: Semua Punya Peluang

“Kalau kita umpamanya di Jakarta macet, lalu mengeluh dan kita hanya marah-marah, itu tidak menyelesaikan apa pun. Kalau kita tidak mau macet, berarti kita harus punya pemerintah daerah dan didukung pemerintah pusat yang bisa menganjurkan, melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah macet,” katanya.

Prabowo mengungkapkan, baik pemerintah daerah atau pusat perlu bersinergi supaya bisa mengeluarkan kebijakan yang dapat menjadi solusi dalam mengurangi permasalahan di masyarakat.

Apalagi, kata Prabowo, pengambil kebijakan adalah sosok yang dipilih oleh rakyat.

“Tidak bisa kita hanya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Artinya apa? Contoh ada MRT, Transjakarta, ganjil-genap. Jadi ada kebijakan itu. Siapa yang mengambil kebijakan adalah mereka yang diberi mandat politik dari rakyat,” ujar Prabowo.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar 34,6 Persen, Prabowo 28,1 Persen, Anies 21,4 Persen