Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Terima Laporan Terkait Hengky Kurniawan

Kompas.com - 15/05/2023, 18:22 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan terkait Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan.

Laporan tersebut dilayangkan kelompok masyarakat yang mengaku sebagai Pemuda Bandung Barat pada Kamis (11/5/2023).

Mereka menyebut, Hengky diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan rotasi jabatan. Ia diduga meminta pungutan.

“Setelah kami cek, betul ada laporan itu,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin (15/5/2023).

Baca juga: Dilaporkan ke KPK, Bupati KBB Hengky Kurniawan: Jangan Samakan ASN Sekarang dengan Zaman Dulu

Ali mengatakan, pihaknya akan memverifikasi, menelaah, dan berkoordinasi dengan pelapor guna memastikan apakah laporan tersebut sesuai standar operasional prosedur (SOP) pelaporan KPK.

Selain itu, pihak Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK juga akan memeriksa apakah materi dugaan korupsi yang dilaporkan menjadi kewenangan KPK.

“Nanti ada proses panjang lebih dahulu,” ujar Ali.

Lebih lanjut, Ali mengatakan, KPK mengapresiasi langkah masyarakat melaporkan dugaan korupsi yang ditemukan di sekitar mereka.

KPK akan berkoordinasi dengan pihak pelapor. Ia juga menekankan bahwa perkembangan proses aduan dugaan korupsi hanya disampaikan kepada pihak pelapor.

Tujuannya, melindungi keamanan pelapor.

“Bahkan termasuk saya tidak bisa menanyakan langsung kepada pengaduan masyarakat terkait dengan update dari laporan masyarakat itu,” tutur Ali. 

Baca juga: Pemkab Bandung Barat Tanggapi Pelaporan Hengky Kurniawan ke KPK: Pelapor Gagal Paham Aturan

Sebelumnya, Ketua Aktivis Pemuda Bandung Barat Bilal Al Fariz melaporkan Hengky ke KPK atas dugaan korupsi.

Menurut dia, Hengky melakukan pungutan terkait rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat. Ia menyebut, tindakan tersebut dilakukan Hengky dengan sejumlah kroninya.

“Siapa saja? Sudah kami lampirkan di dalam laporan tadi," kata Bilal di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, (11/5/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com