Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Titiek Soeharto Maju Pileg 2024 Lewat Gerindra, Prabowo Tak Banyak Komentar

Kompas.com - 15/05/2023, 17:48 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merespons keputusan mantan istrinya, Titiek Soeharto untuk maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR pada Pemilu 2024 melalui partai besutan Prabowo, yakni Gerindra.

Prabowo tidak berbicara banyak perihal keputusan Titik Soeharto tersebut.

"Kalian lebih tahu," ujar Prabowo saat ditemui di Kantor Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023).

Baca juga: Prabowo: Rukun Itu Gampang Diucapkan, Sulit Dilaksanakan

Adapun Titiek Soeharto merupakan putri keempat dari Presiden ke-2 RI, Soeharto. Titiek memiliki nama asli Siti Hediati Heriyadi.

Titiek menikah dengan Prabowo pada 1983. Namun, mereka bercerai pada tahun 1998.

Titiek Soeharto kini tidak lagi menjadi caleg dari Partai Golkar, tetapi lewat Gerindra.

"Insya Allah Titiek Soeharto maju ke DPR RI (nyaleg) dapil DIY," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DIY Danang Wahyu Broto, pada sela-sela pendaftaran calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Sabtu (13/5/2023).

Pada pemilu 2014, Titiek Soeharto maju sebagai calon legislatif melalui Partai Golkar di Daerah pemilihan (Dapil) DIY.

Namun, sebelum masa jabatannya berakhir, tepatnya tahun 2018, Titiek mundur dari anggota DPR RI Fraksi Golkar untuk gabung dengan Partai Berkarya besutan adiknya, Tommy Soeharto.

Baca juga: Titiek Soeharto Maju Pileg 2024 lewat Partai Mantan Suaminya

Bergabungnya Titiek ke Gerindra disambut baik, lantaran bisa berdampak positif terhadap partai. Misalnya, menambah kekuatan Gerindra DIY untuk mendapatkan tambahan kursi DPR RI.

"Tetap sama periode sebelumnya, mengajukan 7 bakal calon," kata dia.

Bendahara DPD Partai Gerindra DIY Anton Prabu Semendawai menegaskan, Titiek Soeharto akan maju sebagai caleg DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang dengan dapil DIY.

"Belum tahu nomor urutnya berapa, nanti yang daftarkan beliau pengurus Gerindra pusat," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com