Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bacakan 3 Kesimpulan KTT Ke-42 ASEAN, dari Human Trafficking hingga Konflik Myanmar

Kompas.com - 11/05/2023, 14:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membacakan tiga kesimpulan di penghujung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN yang berakhir pada hari ini, Kamis (11/5/2023).

Ketiga kesimpulan itu dibacakannya dalam sesi konferensi pers bersama media di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Poin pertama kesimpulan perihat pentingnya para pemimpin negara-negara ASEAN untuk memperhatikan kepentingan masyarakat.

"Adapun beberapa kesimpulan penting dari KTT ini adalah, yang pertama, hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders," ujar Jokowi dilansir siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis siang.

"Termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia (human trafficking). Dan saya mengajak negara-negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya," lanjutnya.

Baca juga: ASEAN Deklarasikan Penguatan Penggunaan Mata Uang Lokal Lewat KTT

Kesimpulan kedua yakni perihal konflik bersenjata di Myanmar yang tak kunjung berakhir.

Jokowi menegaskan bahwa pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi.

Selain itu, five point concensus atau lima poin kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati oleh pemimpin ASEAN diharapkan mampu diimplementasikan lewat pendekatan inklusif oleh semua negara ASEAN.

"Karena (dalam hal ini) kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan," tegas Jokowi.

Jokowi menuturkan, Indonesia siap berbicara dengan siapa pun, termasuk dengan junta militer Myanmar dan seluruh stakeholder negara tersebut untuk kepentingan kemanusiaan.

"Dan yang penting untuk saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan," tegas Jokowi lagi.

"Sehingga saya tadi menyampaikan di pertemuan bahwa kesatuan ASEAN sangat penting. Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN," lanjutnya.

Jokowi juga meyakini bahwa tidak ada satu pun negara ASEAN yang menginginkan perpecahan tersebut.

Baca juga: Hari Kedua KTT di NTT, Pemimpin ASEAN Kenakan Tenun Songke Asli Manggarai

Oleh kerana itu, Jokowi mengingatkan agar tidak ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar.

"Kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi," tutur Jokowi.

Sedangkan, kesimpulan yang ketiga terkait penguatan kerjasama ekonomi .

Terkait itu, Jokowi menyebut ASEAN telah bersepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia, sehingga dalam hal tersebut hilirisasi industri menjadi kunci.

"Selain itu implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara sepakat untuk diperkuat," kata Jokowi.

"Ini sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN supaya ASEAN semakin kuat dan semakin mandiri," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com