Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Sebut Pilpres Tak Menarik jika Hanya Ganjar dan Prabowo yang Bertanding

Kompas.com - 09/05/2023, 19:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun berpandangan bahwa sebaiknya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diikuti oleh banyak pasangan calon (paslon) demi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, jumlah paslon yang banyak akan menentukan demokrasi Indonesia ke arah lebih baik.

"Kita harap ada genuine election. Kalau yang bertanding cuma Ganjar, Prabowo, enggak menarik. Kalau ada Anies, menarik, meski babak belur," kata Refly dalam diskusi Paramadina Public Policy Institute bertema 'Fenomena Begal Partai & Risiko Runtuhnya Demokrasi di Indonesia' digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (9/5/2023).

"Apalagi, kalau Airlangga-Zulhas berani, bisa jadi empat calon," ujarnya lagi.

Baca juga: Hasto Ungkap Megawati dan Jokowi Sudah Bahas Cawapres Ganjar

Demi keberlangsungan demokrasi, ia pun meminta Pilpres 2024 tidak dipandang sebagai pemilihan pura-pura.

Sebab, ia mengingatkan Indonesia sudah berjuang melalui jalan reformasi dengan mengubah sistem pemilihan kepada rakyat.

"Kalau pura-pura, ngapain kita ubah sistem pemilihan dari MPR? Pemilihan langsung agar kita punya kebebasan dan lebih banyak calon," kata Refly.

Atas hal tersebut, Refly berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas memastikan Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil.

Terlebih, Jokowi kini tengah disorot dan dianggap tidak netral menjelang Pemilu.

Baca juga: PDI-P Sebut Elektoral Ganjar Langsung Naik Tinggi Usai Diumumkan Megawati sebagai Capres

Asumsi ini mengemuka pasca Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah minus Nasdem di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

"Intinya bahaya laten pemilu yang curang gitu. Karena itu, menurut saya legacy Jokowi yang harus dia buat adalah memastikan pemilu itu jujur dan adil," ujar Refly.

"Caranya adalah dia bertindak netral, tidak meng-endorse salah satu calon, tapi melakukan sebuah langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemilu ini jujur dan adil. Betul-betul dilakukan sebagaimana amanat konstitusi," katanya lagi.

Sebagai informasi, beberapa bulan menjelang Pilpres 2024, tiga nama bakal capres 2024 mulai mengemuka.

Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung PDI-P dan PPP. Kemudian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra.

Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

Baca juga: Relawan Tunggu Instruksi Jokowi soal Capres yang Akan Didukung di Pilpres 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com