Kejagung Ungkap Peran 6 Tersangka Dugaan Korupsi Dana Pensiun Pelindo

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) di PT Pelabuhan Indonesia (persero) periode 2013-2019.

Diduga, kasus tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp148 miliar.

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI Kuntadi menyampaikan ada indikasi perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan program pengelolaan DP4.

"Telah dilakukan investasi pada pembelian tanah serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama (IU) dan PT Indoport Prima (IP), dimana terindikasi dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara," kata Kuntadi kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).

Baca juga: Kejagung Tetapkan 6 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Pensiun PT Pelindo

Kuntadi menjelaskan peran masing-masing tersangka.

Pertama, tersangka Edi Winoto (EWI) selaku Direktur Utama DP4 Tahun 2011 sampai 2016 secara melawan hukum menyetujui pembelian tanah tanpa didasari Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Dan dengan dalih melakukan penyertaan modal ke PT IU dan PT IP dimana yang bersangkutan sendiri menjabat sebagai komisarisnya, sehingga uang dapat dikeluarkan dan mendapat keuntungan secara tidak sah," tambahnya.

Tersangka selanjutnya, Khamidin Suwarjo (KAM) selaku Direktur Bidang Keuangan dan Investasi DP4 sejak tahun 2008 sampai Juni 2014 secara melawan hukum menyetujui pengeluaran dana untuk pembelian tanah dan penyertaan modal PT IU dan PT IP yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Menurutnya, Khamidin juga mendapat keuntungan yang tidak sah dari proyek tersebut.

 Baca juga: Kejagung Sidik Dugaan Korupsi DP4 Pelindo, Kerugian Diduga Rp 148 M

Kemudian, tersangka atas nama Umar Samiaji (US) selaku Manajer Investasi DP4 tahun 2005-2019 dan Imam Syafingi (IS) selaku Staf Investasi Sektor Ril di DP4 tahun 2012-2017 juga menerima keuntungan secara tidak sah dari perbuatannya.

"US dan IS telah secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum mengusulkan investasi yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur," ujar Kuntadi.

Tersangka kelima adalah Chiefy Adi Kusmargono (CAK) selaku Dewan Pengawas DP4 tahun 2012.

Kuntadi mengatakan Chiefy secara melawan hukum tidak memberikan saran, pendapat, evaluasi, dan monitoring yang sesuai arahan investasi dan menerima keuntungan tidak sah atas perbuatan tersebut.

Baca juga: Usai Merger, Pelindo Hemat Rp 1,3 Triliun

Kuntadi menambahkan, Ahmad Adhi Aristo (AHM) selaku makelar tanah dari pihak swasta mendapat bayaran atau fee secara tidak sah dari proyek itu.

"AHM mendapatkan fee secara tidak sah untuk pembelian tanah di Depok dan Palembang," tuturnya.

Akibat perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.