Jokowi: Inovasi Keuangan Digital Harus Memiliki Antisipasi Risiko dan Perlindungan Konsumen

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, seluruh bentuk inovasi keuangan digital harus dilakukan secara hati-hati.

Selain itu, keamanan dan perlindungan konsumen juga harus menjadi pertimbangan untuk mengembangkan keuangan digital

"Semua inovasi (keuangan digital), harus dilakukan secara hati hati, memperhatikan dan memiliki antisipasi risiko, sistem keamanan yang handal serta sistem perlindungan konsumen yang baik," ujar Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara Festival Keuangan Ekonomi Digital pada Senin (8/5/2023).

Baca juga: Anies Saat Pidato di Depan Relawan: Puji Jokowi Soal Tol hingga Klaim Punya Rekam Jejak Baik

"Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar serta keberlanjutan adopsi standar internasionalnya," jelasnya.

Presiden menjelaskan, ekonomi dan keuangan digital di Indonesia bisa dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Sebab pangsa pasarnya sangat besar, yakni sekitar 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN.

Menurut Jokowi Indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama keuangan digital di ASEAN.

Baca juga: Sebut Indonesia Punya Potensi Ekonomi Digital, Jokowi: Kuncinya adalah Inovasi dan Kepercayaan

Dia melanjutkan, potensi keuangan digital Indonesia untuk tumbuh semakin maju juga sangat besar.

Sebab Indonesia saat ini berada di peringkat keenam negara dengan jumlah startup terbesar di dunia.

"Kita punya lebih dari 2.400 startup dan penetrasi internet kita mencapai 76,8 persen. Nilai ekonomi digital indonesia juga diproyeksikan mencapai 130 miliar Dolar AS di tahun 2025 dan akan terus tumbuh mencapai sekitar 315 miliar USD di tahun 2030," jelas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengingatkan, kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan.

Inovasi keuangan digital seperti kartu kredit pemerintah perlu terus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah.

Baca juga: Jokowi: Saya Minta Kementerian, Lembaga dan Pemda Gunakan Kartu Kredit Pemerintah

Selain itu, pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti QRIS antar negara juga mendesak untuk terus diperkuat untuk mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan dan menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini.

"Saya harap QRIS antar negara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi umkm baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional," tambah Jokowi.