Ketidaksukaan JK dan Paloh atas Sikap Jokowi "Endorse" Capres-Cawapres Tertentu

Hal ini terlihat ketika Jokowi mengundang enam ketua umum (ketum) partai politik (parpol) pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Jauh sebelum itu, tepatnya setelah PDI Perjuangan (PDI-P) resmi mengusung Ganjar Pranowo, Jokowi juga membeberkan sejumlah sosok yang dianggap cocok menjadi pendamping Gubernur Jawa Tengah itu sebagai cawapres.

Sikap Jokowi tersebut pun disorot dan tidak disukai Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh karena dianggap tidak netral.

Kumpulkan 6 ketum parpol

Pada Selasa pekan lalu, Jokowi mengumpulkan enam ketum parpol pendukung pemerintah. Mereka yakni Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Lalu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dan Ketua Umum PAN. Pertemuan ini tanpa kehadiran Paloh karena tak diundang Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa Nasdem tak diundang karena sudah memiliki koalisi sendiri untuk menghadapi Pemilu 2024.

Di sisi lain, enam parpol lain juga ingin membentuk koalisi lain untuk hal yang sama.

"Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," jelas Jokowi saat memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau kegiatan perdagangan di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Sebut 7 sosok cawapres Ganjar

Jauh ke belakang, Jokowi juga pernah menyampaikan terdapat tujuh sosok yang cocok menjadi cawapres Ganjar di Pemilu 2024.

Dari ketujuh sosok, terdapat nama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers usai shalat Idul Fitri di Masjid Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (22/4/2023).

"Yang cocok banyak. Ada Pak ET (Erick Thohir), ada Pak Sandiaga, kan banyak kan. Ada Pak Mahfud. Ada Pak Ridwan Kamil," kata Jokowi.

"Banyak, ada Cak Imin, ada Pak Airlangga. Banyak, termasuk Pak Prabowo," ujarnya lagi.

Setop "endorse"

Atas sikap Jokowi tersebut, Paloh pun bereaksi dan meminta Jokowi menyetop men-endorse sosok capres tertentu.

Paloh menitipkan pesan permintaan tersebut ketika bertemu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.

"Pak Surya juga mengingatkan kalau kayak begini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang, dalam image bahwa seolah-olah misalnya pemerintah atau Presiden yang berpihak pada calon tertentu," ujar Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).

Ia mengatakan bahwa Paloh meminta agar Jokowi menghentikan langkah-langkah tersebut. Alasannya, agar kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berjalan adil dan berimbang.

"(Endorse) itu seyogyanya dihapuskan, dan itu (Surya dan Luhut) sepakat untuk di level itu," tutur dia.

Tiru Megawati dan SBY

Sementara itu, Jusuf Kalla juga meminta Jokowi tak terlalu ikut campur dalam perpolitikan Tanah Air saat ini.

Ia menyarankan agar Jokowi meniru sikap Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal ini disampaikan Kalla menanggapi langkah Jokowi yang mengundang enam ketum parpol ke Istana Merdeka.

"Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY. Itu (ketika jabatan) akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," kata Kalla di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).

Kalla menduga pertemuan itu tak hanya membahas soal berbagai program pembangunan.

"Karena (pertemuan) ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan wajar saja," ujarnya.

"Tapi, kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang. (kalau tidak) Berarti ada pembicaraan politik," sambung Kalla.

Tak intervensi

Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan turut mengomentari mengenai sikap pemerintah saat ini dalam Pilpres 2024.

Anies meminta negara untuk tidak mempengaruhi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

Selain itu, Anies juga meminta agar negara membiarkan rakyat memilih sendiri siapa sosok pemimpin yang mereka percaya.

Hal tersebut Anies sampaikan dalam pidato politiknya di acara relawan Amanat Indonesia (ANIES) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/5/2023).

"Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat, bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record," ujar Anies.

Anies menekankan negara tidak boleh mengintervensi rakyat dalam memilih. Menurutnya, apabila negara campur tangan, maka itu sama saja dengan melecehkan rakyat.

"Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Mereka sudah matang, mampu untuk menentukan kepada siapa, tidak perlu ada intervensi-intervensi," jelasnya.

Wajar

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai wajar Kalla meminta Jokowi tak banyak ikut campur urusan politik jelang Pilpres 2024.

Sebab, Kalla berkapasitas sebagai tokoh bangsa sekaligus salah satu pemimpin nasional.

"Sudah semestinya JK layangkan kritik karena punya kesetaraan dengan Presiden, dengan harapan Presiden mendengar dan menarik diri dari keterlibatan politik praktis," kata Dedi kepada Kompas.com, Minggu.

Dedi berpandangan, Jokowi bisa ikut campur urusan politik jika kapasitasnya adalah sebagai kader PDI-P.

Namun, dengan catatan, hal itu dilakukan pada saat masa kampanye partai politik untuk Pemilu 2024.

"Bukan saat ini, di mana politik masih dinamis, biarkan menjadi urusan partai secara umum," jelas Dedi.

Di sisi lain, menurut Dedi, Kalla melihat langkah Presiden ikut campur politik saat ini memiliki potensi serius. Semisal, banyak pihak akan menduga presiden berpihak terhadap tokoh bakal capres tertentu.

"Itu bisa memicu ketidakadilan, penyelenggara bisa saja akan lakukan hal-hal yang sekiranya dianggap memihak pada Presiden, ini mengkhawatirkan," ujar dia.

(Penulis: Nicholas Ryan Aditya, Adhyasta Dirgantara, Dian Erika Nugraheny, Tatang Guritno | Editor: Novianti Setuningsih, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Dani Prabowo, Bagus Santosa, Diamanty Meiliana, Sabrina Asril)