Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Menpan-RB Temui Menteri PPPA, Bahas Pelayanan Publik dan Isu Kekerasan terhadap Perempuan

Kompas.com - 06/05/2023, 11:39 WIB
Erlangga Satya Darmawan,
Anissa DW

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas melakukan audiensi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Pertemuan kedua menteri tersebut bertujuan untuk membahas pelayanan bagi masyarakat dan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Anas mengatakan bahwa saat ini, Kementerian PPPA tengah menangani banyak isu. Salah satunya, terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat dan diharapkan dapat diselesaikan.

Maka dari itu, Anas ingin agar aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian PPPA dapat bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik seperti yang diharapkan masyarakat.

Baca juga: Antisipasi Kekerasan terhadap Penumpang Perempuan dan Anak, Terminal Pulo Gebang Siapkan Pos Sapa

“Kami memahami berbagai tantangan dan permasalahan dari masing-masing kementerian, termasuk dari kementerian PPPA. Harapan publik begitu besar, tetapi sumber daya manusia (SDM) dan anggarannya terbatas. Ke depan, kami akan terus mendukung perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ujar Anas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (5/5/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Anas juga mengingatkan pentingnya digitalisasi dalam instansi pemerintah untuk mempermudah pelayanan publik.

Menurutnya, pemerintah tak boleh hanya mengandalkan satu inovasi ataupun aplikasi. Pasalnya, hal ini akan membuat masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan yang telah disediakan pemerintah. Karena itu, inovasi digital harus dibuat saling terintegrasi.

“Kementerian PPPA tengah mengakselerasi interoperabilitas aplikasi yang mana setiap aplikasi dapat terintegrasi dengan aplikasi lain. Kementerian PPPA juga terus bergerak untuk memberikan dampak kepada masyarakat, meski berada di tengah keterbatasan,” jelas Anas.

Baca juga: Sehari Jadi Menteri PPPA, Dua Siswa Ini Suarakan Perlindungan Anak

Sementara itu, Bintang menjelaskan bahwa saat ini, seluruh staf Kementerian PPPA terus berusaha untuk memperbaiki pelayanan. Utamanya, dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun dalam mewujudkan hal tersebut, kementerian PPPA telah membuat banyak terobosan untuk mendukung tugas pokok instansi. Salah satu contohnya, membangun Rumah Sahabat Perempuan dan Anak (Sapa).

Kementerian PPPA tengah mengakselerasi interoperabilitas aplikasi yang mana setiap aplikasi dapat terintegrasi dengan aplikasi lain.Dok. Kemenpan-RB Kementerian PPPA tengah mengakselerasi interoperabilitas aplikasi yang mana setiap aplikasi dapat terintegrasi dengan aplikasi lain.

Melalui Rumah Sapa, kini para perempuan korban kekerasan bisa mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak dalam pemulihan.

Selain itu, Rumah Sapa juga hadir untuk memberikan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Baca juga: Rumah SAPA, Rumah Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan

“Teman-teman di Kementerian PPPA semangat untuk memperbaiki diri. Masih banyak hal yang bisa kami perbaiki untuk dapat menjawab keinginan masyarakat. Perbaikan ini tidak lepas dari pendampingan Kemenpan-RB,” jelas Bintang.

Bintang menambahkan, selain membangun Rumah Sapa, pihaknya juga telah mengupayakan cara lain untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yakni dengan memanfaatkan event car free day sebagai wadah sosialisasi.

“Dalam kesempatan tersebut, kami kerap membahas upaya untuk mempersiapkan generasi anak yang lebih baik di lingkup ASN perempuan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pendampingan yang terbaik kepada anak generasi penerus bangsa,” tutur Bintang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com