Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khawatir Kinerja Amburadul, Menteri Jadi Bakal Capres Dinilai Patut Mundur

Kompas.com - 05/05/2023, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang sudah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024 dinilai sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya supaya tidak menganggu kinerja kementerian yang dipimpinnya.

Menurut Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian, jika terdapat menteri yang bakal bersaing dalam pemilihan presiden maka kemungkinan besar dia tidak lagi fokus sepenuhnya buat melaksanakan tugasnya lantaran harus melakukan konsolidasi dan menggalang dukungan politik.

"Saya kira sejak deklarasi lebih baik (mengundurkan diri). Saya melihat ketika dia dideklarasikan dan siap untuk maju itu dilakukan tidak akan fokus," kata Pipin seperti dikutip dari program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (3/5/2023) malam.

Baca juga: Undang Ketum Parpol ke Istana, Jokowi: Tolonglah Mengerti, Saya Politisi Sekaligus Pejabat Publik

Sampai saat ini menteri di Kabinet Indonesia Maju yang diusung menjadi bakal capres adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Prabowo juga merangkap sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Sementara itu pimpinan partai politik yang juga berada dalam kabinet saat ini adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Baca juga: Jokowi Pesan PPP Naik Anak Tangga di Pilpres 2024, Mardiono Anggap Jatah Cawapres

Selain itu terdapat Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang digadang-gadang akan diusung sebagai bakal calon wakil presiden.

Pipin meyakini ketika seorang menteri sudah dideklarasikan sebagai seorang bakal capres maka yang bersangkutan akan lebih fokus untuk meningkatkan elektabilitas ketimbang kinerjanya di kementerian yang dipimpin.

"Karena setelah deklarasi itu dia akan kampanye, keliling kemana-mana, dikhawatirkan fasilitas negara itu dipakai oleh mereka," ujar Pipin.

Baca juga: Cek Jalan Rusak di Lampung, Jokowi: Mau Pastikan Benar Enggak yang di Video?

Di sisi lain, Pipin juga mengingatkan agar para menteri yang juga pimpinan parpol supaya tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan dirinya dalam meningkatkan elektabilitas di Pilpres 2024.

"Jadi kita tidak menghendaki dipakai (fasilitas negara). Fokus kerja dia apakah ingin menjadi menteri atau capres," ucap Pipin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com