Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Aktivis 98: Siapa Pun Capresnya, Harus Dipastikan Tak Pernah Terlibat Pelanggaran HAM

Kompas.com - 04/05/2023, 20:53 WIB
Miska Ithra Syahirah,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Aktivis 1998 Sulawesi Tenggara (Sultra) Erwin Usman yang juga merupakan bagian dari Persatuan Aktivis Nasional (Pena) 98 mengatakan pihaknya tidak akan memilih calon presiden (capres) dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Kriteria itu, Erwin maksudkan untuk menyebut Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang digadang-gadang akan menjadi bakal calon presiden 2024, pernah terlinat dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1998.

"Ada nama Prabowo Subianto yang jika dilihat pada fakta dan temuan Komnas HAM dan juga internal DKP atau Dewan Kehormatan Perwira TNI, disebutkan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kasus penculikan mahasiswa," ujar Erwin saat sesi tanya jawab konferensi pers PENA 98 berjudul "Kami Tidak Lupa Siapa Pelakunya" di Graha PENA 98, Menteng, Jakarta pada Kamis, (4/5).

Baca juga: Prabowo Dalang Penculikan Aktivis 98? Begini Penjelasan Fadli Zon

Menurutnya, penting melihat rekam jejak seorang calon presiden yang nanti akan dipilih oleh rakyat. Apalagi, terkait pelanggaran HAM yang merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime sehingga tidak boleh terulang kembali di Indonesia.

"Siapapun capres 2024, harus dipastikan bahwa dia tidak pernah terlibat praktik pelanggaran HAM. Tahun ini kita memastikan indonesia bersih pelanggaran HAM," tegasnya.

Erwin menyebutkan, penculikan tiga orang aktivis yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya dan tak kunjung usai selama 25 tahun tersebut memang terkendala di proses berkas dari Komisi Nasional (Komnas) HAM ke Kejaksaan Agung.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Benarkah Prabowo Dalang Penculikan Aktivis 98?

Namun, saat ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah didorong untuk segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

"Kabar baiknya adalah pemerintah Jokowi sudah didorong agar kasus-kasus tersebut agar segera dituntaskan sebelum Oktober 2023, sebelum masa Jokowi-Amin ini berakhir," imbuhnya.

Diketahui, hari ini PENA 98 menggelar konferensi pers Menolak Lupa 25 Tahun Reformasi. Agenda tersebut dihadiri oleh beberapa eks aktivis yang pernah berjuang melawan rezim Soeharto saat kerusuhan Mei 1998 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com