Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Usut Dugaan Suap Rp 1,7 Miliar di Polda Kaltara, IPW Tagih Janji Kapolri Potong "Kepala Busuk"

Kompas.com - 03/05/2023, 12:04 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Mabes Polri memang perlu turun tangan untuk mengusut dugaan suap Rp 1,7 miliar di lingkungan Polda Kalimantan Utara (Kaltara) yang menyeret nama Kapolda Kaltara Irjen Daniel Aditya.

Menurut Sugeng, institusi Polri harus dibersihkan dari tangan yang kotor.

"Hal ini untuk menyelamatkan institusi Polri dari tangan-tangan kotor yang menyimpang dan dapat menurunkan citra Polri di masyarakat," ujar Sugeng dalam keterangannya, Rabu (3/5/2023).

Sugeng berharap terlibatnya Mabes Polri dalam pengusutan kasus ini bisa membuka kebenaran secara transparan, berkeadilan, serta profesional.

Baca juga: Polri Sebut Dugaan Suap Rp 1,7 Miliar di Lingkup Polda Kaltara Ditangani Tim Itwasum dan Propam

Sugeng juga memuji langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bergerak cepat dengan membentuk tim dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk menangani kasus dugaan suap ini.

Lebih lanjut, Sugeng juga menagih janji Kapolri yang akan memotong "kepala busuk".

"IPW berharap bersih-bersih Polri dari oknum-oknum Polri yang menyalahgunakan kewenangan sehingga membuat masyarakat kecewa pada Polri harus ditunjukan dan janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo potong 'kepala busuk' dinantikan," kata Sugeng.

Sebelumnya, Mabes Polri diketahui tengah mendalami soal dugaan suap Rp 1,7 miliar di lingkungan Polda Kalimantan Utara (Kaltara).

Kasus dugaan suap tersebut terkait penanganan kasus niaga bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: 9 Oknum Polisi di Kaltara Dipecat Sepanjang Tahun 2022, Ini Kasus Mereka

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, kasus tersebut tengah ditangani oleh tim dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

“Saat ini ada tim dari Itwasum dan Propam sedang menangani kasus tersebut,” kata Sandi saat dikonfirmasi, Jumat (28/4/2023).

Janji Kapolri "potong kepala"

Pada akhir Oktober 2021 lalu, Kapolri menyatakan tak akan segan menindak tegas pimpinan yang tidak mampu mengelola dengan baik anak buah mereka.

"Terhadap anggota yang melakukan kesalahan dan berdampak kepada organisasi, maka jangan ragu melakukan tindakan. Kalau tak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya akan saya potong," kata Listyo Sigit dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (28/10/2021).

"Ini semua untuk kebaikan organisasi yang susah payah berjuang," ujarnya lagi.

Baca juga: Mahfud: Kabid Propam Polda Kaltara Dikembalikan ke Jabatannya

Menurutnya, jika pimpinan bermasalah, maka anggota lainnya bakal ikut bermasalah pula.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar seorang pemimpin harus mencontohkan hal-hal baik dan mampu bersikap tegas.

"Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Kalau pimpinannya bermasalah maka bawahannya akan bermasalah juga," ucap Listyo Sigit.

"Pimpinan harus jadi teladan, sehingga bawahannya akan meneladani. Karena kita tidak mungkin diikuti kalau kita tidak memulai yang baik, kita tidak mungkin menegur kalau tidak jadi teladan, harus mulai dari pemimpin atau diri sendiri," katanya lagi.

Baca juga: Polri Sebut Dugaan Suap Rp 1,7 Miliar di Lingkup Polda Kaltara Ditangani Tim Itwasum dan Propam

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com