Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Koalisi dengan PDI-P, PAN Sebut KIB Ikut Dukung Ganjar jika...

Kompas.com - 01/05/2023, 14:42 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menekankan bahwa PAN masih berharap agar Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak bubar, meski Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkoalisi dengan PDI-P.

Viva Yoga mengatakan, jika KIB tetap bersatu maka artinya PAN dan Golkar akan menyusul PPP ikut mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024.

"PAN masih berharap agar KIB tidak bubar, tetapi masih tetap bersatu, meskipun PPP telah secara resmi menyalonkan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Jika tetap bersatu, maka KIB ya mendukung Mas Ganjar," ujar Viva saat dimintai konfirmasi, Senin (1/5/2023).

Viva mengungkapkan, untuk calon wakil presiden (cawapres) akan didiskusikan secara kekeluargaan dengan prinsip harus memiliki nilai tambah untuk meningkatkan nilai elektoral.

Baca juga: Wiranto Sambangi Markas PPP, Dikalungi Sorban oleh Mardiono

Selain itu, cawapres tersebut juga harus bisa membuat sosok paslon mencerminkan kombinasi yang ideal sesuai masyarakat Indonesia yang plural, serta memilki visi yang futuristik.

"Jika tidak bisa bersatu alias bubar, ya namanya satu rumah dan satu kasur tapi beda mimpi. Beda pilihan calon presidennya," kata Viva Yoga.

Lebih lanjut, Viva Yoga menyinggung ideologi partai antara PAN dan PDI-P. Keduanya memiliki ideologi yang relatif tidak berbeda sebagai partai nasionalis kerakyatan.

Menurutnya, hal tersebut tentu akan semakin memudahkan dalam rencana kerja sama di Pilpres 2024.

"Apalagi kerja sama dengan PDI Perjuangan bukan hal yang baru. Beberapa kali berjuang bersama di pilkada ternyata mencatat keberhasilan," ujar Viva.

Baca juga: Ditanya Peluang Usung Ganjar Capres, Ketum PAN: Ketemu Dulu dengan KIB...

"Kita tunggu proses politik selanjutnya. Pendaftaran paslon masih di bulan September 2023. Masih banyak waktu untuk melakukan komunikasi," katanya lagi.

Sebelumnya, PPP menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menginformasikan hasil Rapimnas PPP yang menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, hasil Rapimnas PPP yang menyatakan dukungan terhadap Ganjar menjadi titik awal kerja sama PPP dengan PDIP.

"Landasan kerja sama antara PPP dan PDIP adalah kerja sama politik presidensial," ujar Mardiono di kantor DPP PDIP, Minggu (30/4/2023).

Baca juga: Sekjen PAN Mengaku Diajak PDI-P Dukung Ganjar Jadi Capres

Mardiono mengatakan, setelah pertemuan ini akan ada tahapan lanjutan untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Dukungan PPP terhadap Ganjar ini tidak terlepas dari misi kerakyatan yang digagas Gubernur Jawa Tengah itu.

PPP, kata Mardiono, juga menitipkan agar politik yang dijalankan oleh Ganjar dalam memimpin negera adalah amar ma'ruf nahi munkar.

Selain itu, PPP juga meminta agar praktik kepemimpinan Ganjar yang melanjutkan pembangunan agar berjalan secara berkesinambungan.

"Jadi kita tidak boleh mundur maju terus ke depan, karena kita ingin kita tidak tertinggal dari negara-negara lain," kata Mardiono.

Baca juga: PAN Sebut Perjalanan KIB Masih Panjang walau PPP Usung Ganjar Capres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com