Geostrategi Sistem Keamanan Melawan KKB

KONFERENSI Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949, dihadiri perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO –perwakilan berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia—begitu sengit.

Tambahan lagi masalah Papua Barat pun mencuat. Belanda merasa lebih berhak atas wilayah di bagian timur Kepulauan Nusantara ini.

Karuan saja Republik Indonesia menolak tegas. Maka sengketa ini semakin berlarut-larut, sampai pada 19 Oktober 1961, Belanda membentuk Komite Nasional Papua.

Bersama ini kekuatan militer dibangun lebih masif. Belanda melakukan pameran bendera bersama kapal-kapal perangnya.

Karuan saja ini semakin mengundang reaksi keras Pemerintah Republik Indonesia. Lantas pada 19 Desember 1961, Presiden Ir. Soekarno membacakan hal-hal yang dirumuskan oleh Dewan Pertahanan Nasional, yaitu Tri Komando Rakyat atau Trikora di alun-alun Yogyakarta.

Pada pagi hari, di Alun-Alun Utara Yogyakarta ini, Bung Karno menyampaikan tiga isi Trikora di hadapan ratusan ribu rakyat dari Yogyakarta dan luar daerah Yogyakarta.

Bung Karno berkobar-kobar menegaskan bahwa bendera Merah Putih harus berkibar di Irian Barat (Papua). Lantas pemimpin besar ini memobilisasi umum untuk mengambil kembali Irian Barat.

Isi Trikora yang sampai kini selalu menginspirasi adalah gagalkan negara boneka Papua, kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih di Papua, dan siapkan diri untuk mobilisasi umum.

Kemudian Soekarno bersama para pejabat tinggi Indonesia pada 6 Maret 1961, membentuk Korps Tentara Kora-1 dan Mayor Jenderal Soeharto menjadi panglima komandonya.

Nama kesatuan ini beberapa kali mengalami perubahan, dari Tjadangan Umum Angkatan Darat (Tjaduad) hingga menjadi Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Pada 11 Desember 1961, pemerintah Indonesia juga membentuk Dewan Pertahanan Nasional (Depertan).

Jejak-jejak sejarah itu memberi ketegasan bahwa Papua ke pangkuan ibu pertiwi penuh perjuangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati, masalah Papua telah selesai.

Bila hari-hari belakangan ini mencuat lagi masalah Papua dengan aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), maka bangsa ini tidak boleh diam.

Apalagi KKB punya motif untuk memisahkan Papua dari NKRI, tentu saja harus diberikan tindakan tegas. Jangan sampai motif mereka menjadi menguat dan menyebarkan teror, kejahatan, dan kekerasan demikian marajalela.

Aksi kejahatan KKB

Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kembali melakukan aksi kejahatan.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, sebagaimana disiarkan pers pada 18 April 2023, menegaskan bahwa jumlah prajurit TNI yang tewas dalam serangan KKB di Nduga, Papua berjumlah satu orang. Sementara itu, ada 4 prajurit lainnya masih dalam proses pencarian.

Serangan KKB terhadap satuan tugas dari Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna terjadi di Distrik Mugi-Mam, Nduga Papua Pegunungan pada 15 April 2023.

KKB juga mengusir warga di Kampung Mambak Sugapa, Intan Jaya, untuk mengosongkan kampungnya dengan alasan akan berperang dengan aparat keamanan TNI-Polri.

Aksi teror kerap dilakukan KKB di berbagai wilayah di Papua. Dalam aksi serangannya, KKB sering mengeluarkan propaganda dan salah satunya fitnah terhadap pasukan TNI-Polri.

Sejumlah peristiwa yang ada memperlihatkan betapa KKB lihai menebar teror, baik kepada warga sipil maupun TNI dan Polri, seolah mengejek Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kondisi nihilisme penuh dilematis.

Dalam catatan sejarah, KKB pada 16 Februari 2021, di Boega, melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang (pembacokan) pada belakang leher korban bernama Dejalti Pamean.

Pada 8 April 2021, penembakan yang menewaskan seorang guru bernama Oktovianus Rayo.

Pada 9 April 2021, melakukan penembakan yang menewaskan seorang guru bernama Jonatan Renden. Lalu 11 April 2021, pembakaran SMA Negeri 1 Beoga, serta pada 13 April 2021, melakukan pembakaran rumah Kepala SMP Negeri 1 Junaedi Sulele.