Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPP Anggap Majunya Ganjar sebagai Capres Beri Keuntungan untuk Anies

Kompas.com - 24/04/2023, 16:54 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said menilai majunya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) memberikan keuntungan pada Anies Baswedan.

Ia menganggap bahwa pencapresan Ganjar akan memicu capres lain untuk diumumkan pada publik. Sehingga Anies bakal memiliki beberapa kompetitor yang capaian kinerjanya bisa diperbandingkan satu sama lain.

“Baik dari sisi kompetensi, kepemimpinan, integritas, kebersihan, track record, kapasitas bermitra dengan dunia internasional, dan kemampuan menghadirkan perbaikan untuk mewujudkan keadilan sosial,” ujar Sudirman Said pada Kompas.com, Senin (24/3/2023).

Ia mengatakan, sebagai capres pertama yang memiliki kepastian tiket, Anies selama ini selalu dibandingkan dengan norma atau imajinasi yang abstrak.

“Sebaliknya, begitu ada lawan tanding, perbandingannya menjadi nyata mana yang lebih baik,” katanya.

Baca juga: Soal Wacana Prabowo Cawapres Ganjar, Gerindra: Capres Hanya Satu, Prabowo

Sudirman Said berharap, kemunculan Ganjar bakal disusul oleh capres lain. Oleh karenanya, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 bisa diikuti tiga atau empat pasangan calon (paslon).

“Mungkin segera disusul Pak Prabowo Subianto. Bila Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terus mencalonkan Pak Airlangga Hartarto juga sangat baik. Dengan demikian Pilpres 2024 akan memberikan banyak pilihan bagi rakyat,” ujarnya.

“Semakin banyak pilihan risiko pembelahan yang tajam akan sangat dikurangi. Ini akan menjadi praktik demokrasi yang sehat,” kata Sudirman melanjutkan.

Diketahui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah memilih Ganjar sebagai capres dari PDI-P. Pengumuman itu disampaikan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).

Sehari berselang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini tinggal menunggu proses penentuan calon wakil presiden (cawapres).

Di sisi lain, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang dihuni Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah menjajaki pembentukan koalisi besar dengan KIB yang berisi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Bantah KPP Koalisi Kecil Usai Wacana Koalisi Besar, Nasdem: Jangan Terjebak Terminologi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com