KPU Buka Suara Usai Dituding Perlakukan Prima Tak Adil dalam Verifikasi Faktual

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara disebut memperlakukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) tak adil dalam tahapan verifikasi faktual.

"KPU bekerja sesuai dengan aturan," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan pada Selasa (18/4/2023) malam.

Sebagai informasi, Prima sudah dua kali gagal dalam tahapan verifikasi administrasi.

Dalam percobaan ketiga, berbekal putusan Bawaslu RI pada bulan lalu setelah menang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Prima lolos verifikasi administrasi dan berhak menjalani verifikasi faktual.

Baca juga: Prima Anggap Ada Ketidakadilan di Verifikasi Faktual KPU

Hasyim mengatakan, KPU telah bertindak sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mematuhi putusan Bawaslu dan memberi kesempatan untuk Prima melakukan verifikasi ulang.

Ia mengklaim bahwa jajarannya bekerja sesuai dengan kondisi faktual yang ditemukan selama verifikasi.

"Kesempatan tersebut telah diberikan oleh KPU," ujar Hasyim Asy'ari.

"Situasi lapangan, KPU melakukan verifikasi berdasarkan fakta yang ditemui. Hal itu yang dicatat dan dilaporkan serta pada akhirnya sebagai bahan KPU mengambil keputusan," katanya lagi.

Baca juga: Merasa Diperlakukan Tak Adil, Prima Siap Ajukan Kasasi Terkait Penundaan Pemilu

Sebelumnya, Prima mengeklaim diperlakukan secara tidak adil dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU.

Ketua Umum Prima, Agus Jabo Priyono mengklaim bahwa masalah-masalah yang mereka hadapi bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Ia mengatakan, setiap kali ada problem teknis yang ditemukan verifikator menyangkut keanggotaan Prima, anggota tersebut langsung dianggap tidak memenuhi syarat, tanpa mengindahkan opsi untuk melakukan verifikasi secara virtual.

"Kedua, problem-problem administratif. Aturan yang mestinya dilaksanakan untuk melandasi proses verifikasi faktual tersebut itu tidak dilaksanakan," kata Agus Jabo dalam jumpa pers, Selasa (18/4/2023).

Baca juga: KPU Siap jika Prima Ajukan Kasasi soal Tunda Pemilu

Agus Jabo menuding KPU di daerah tidak patuh melaksanakan Surat Keputusan KPU RI Nomor 782/PL.01.1-SD/05/2022 dan Nomor 1172/PL.01.1-SD/05/2022 yang pada pokoknya mengizinkan partai politik untuk menunjukkan surat keputusan pergantian kepengurusan dan surat pemecatan pengurus yang tidak aktif kepada verifikator untuk mendapatkan status memenuhi syarat.

Hal ini menyebabkan keanggotaan Prima seperti dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

Oleh karenanya, menurut Agus Jabo, memberatkan Prima.

Ia juga mengeklaim terjadi intimidasi terhadap anggota-anggota Prima di daerah selama tahapan ini berlangsung.

Selain itu, ia menyebut KPU di terlambat menyampaikan berita acara hasil verifikasi faktual awal dari 6 April 2023 ke 7 April 2023.

"Sekalipun keterlambatan ini sudah coba dikompensasi oleh KPU dengan memberikan waktu tambahan untuk menyampaikan dokumen perbaikan, namun keterlanjuran tersebut telah berdampak luas terhadap kesiapan Prima untuk menutupi kekurangan-kekurangan dokumen," ungkap Agus Jabo.

Baca juga: Bawaslu Pastikan Putusan soal Verifikasi Ulang Prima Tak Ikut Batal