Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah KPP Koalisi Kecil Usai Wacana Koalisi Besar, Nasdem: Jangan Terjebak Terminologi

Kompas.com - 18/04/2023, 13:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menolak dianggap sebagai koalisi kecil.

Anggapan koalisi kecil itu pernah diungkapkan pengamat politik Para Syndicate Ari Nurcahyo karena terminologi koalisi besar yang digagas lima partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Jangan terjebak dengan terminologi. Ukurannya kan presidential threshold 20 persen. Kita (KPP) sudah 28 persen," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim kepada Kompas.com, Selasa (18/4/2023).

Hermawi kemudian mengklaim bahwa KPP adalah yang paling jelas dibandingkan koalisi lain.

Baca juga: Tak Yakin Koalisi Besar Terwujud, Pengamat Sebut Tergantung Komposisi Capres-Cawapres

Kejelasan itu mulai dari ketercukupan ambang batas mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Adapun KPP kini dihuni oleh tiga partai pengusung Anies Baswedan sebagai capres, yakni Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kan koalisinya sudah pasti, sudah jelas, sudah declare," ujar Hermawi.

Lebih lanjut, Hermawi juga menyoroti muncul wacana koalisi besar yang digagas lima partai politik pendukung pemerintahan Jokowi.

Ditegaskannya, Nasdem maupun KPP secara umum tidak takut terhadap wacana pembentukan koalisi besar.

Baca juga: Muncul Wacana Koalisi Besar, Pengamat: KPP Koalisi Kecil?

Terlebih, menurutnya, koalisi besar masih sekadar wacana dan belum jelas apakah akan terbentuk atau tidak.

"Koalisi yang lain masih di awang-awang, ngambang, baik partainya apalagi figurnya. Kita (KPP) siap lahir batin. Dengan atau tanpa tambahan dukungan," kata Hermawi.

Menurutnya, keyakinan ini disampaikan bukan tanpa sebab. Salah satu faktornya, KPP disebut telah memulai strategi kemenangan. Strategi itu misalnya lewat bakal capres KPP, Anies Baswedan berkeliling menyapa rakyat.

"Anies sudah jalan hampir seluruh Indonesia. Terus berdialog dengan rakyat. Dan hari-hari ini Anies terus berkeliling berdialog dengan rakyat," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, bisa saja muncul terminologi "koalisi kecil" pasca ada wacana koalisi besar.

Baca juga: Pengamat Prediksi KPP Face to Face dengan Koalisi Besar pada Pilpres 2024

Ari mengatakan, yang dimaksud koalisi kecil bisa saja mengarah pada KPP pengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Halaman:


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com