Salin Artikel

Bantah KPP Koalisi Kecil Usai Wacana Koalisi Besar, Nasdem: Jangan Terjebak Terminologi

Anggapan koalisi kecil itu pernah diungkapkan pengamat politik Para Syndicate Ari Nurcahyo karena terminologi koalisi besar yang digagas lima partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Jangan terjebak dengan terminologi. Ukurannya kan presidential threshold 20 persen. Kita (KPP) sudah 28 persen," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim kepada Kompas.com, Selasa (18/4/2023).

Hermawi kemudian mengklaim bahwa KPP adalah yang paling jelas dibandingkan koalisi lain.

Kejelasan itu mulai dari ketercukupan ambang batas mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Adapun KPP kini dihuni oleh tiga partai pengusung Anies Baswedan sebagai capres, yakni Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kan koalisinya sudah pasti, sudah jelas, sudah declare," ujar Hermawi.

Ditegaskannya, Nasdem maupun KPP secara umum tidak takut terhadap wacana pembentukan koalisi besar.

Terlebih, menurutnya, koalisi besar masih sekadar wacana dan belum jelas apakah akan terbentuk atau tidak.

"Koalisi yang lain masih di awang-awang, ngambang, baik partainya apalagi figurnya. Kita (KPP) siap lahir batin. Dengan atau tanpa tambahan dukungan," kata Hermawi.

Menurutnya, keyakinan ini disampaikan bukan tanpa sebab. Salah satu faktornya, KPP disebut telah memulai strategi kemenangan. Strategi itu misalnya lewat bakal capres KPP, Anies Baswedan berkeliling menyapa rakyat.

"Anies sudah jalan hampir seluruh Indonesia. Terus berdialog dengan rakyat. Dan hari-hari ini Anies terus berkeliling berdialog dengan rakyat," ujarnya.

Ari mengatakan, yang dimaksud koalisi kecil bisa saja mengarah pada KPP pengusung Anies Baswedan sebagai capres.

"Sehingga, kalau kita sebut di sebrang sana ada koalisi satunya lagi, KPP, Koalisi Perubahan dan Persatuan. Itu kan asumsinya oleh teman-teman yang menyebut sebagai koalisi besar, dianggap sebagai koalisi kecil," kata Ari dalam diskusi Para Syndicate bertajuk "Koalisi Besar untuk Siapa: Ganjar atau Prabowo", Jumat (14/4/2023).

Koalisi besar, menurut Ari, bisa saja terbentuk dan dihuni oleh sejumlah partai politik pendukung pemerintahan Jokowi.

Seperti, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Kemudian, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) ditambah PDI-P.

Sementara itu, KPP dihuni oleh Partai Nasdem, Demokrat dan PKS.

"Tapi menarik untuk dilihat bahwa istilah koalisi besar itu adalah tentu mengasumsikan ada koalisi lain di sebrang sana yang dinamakan koalisi kecil," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/18/13100541/bantah-kpp-koalisi-kecil-usai-wacana-koalisi-besar-nasdem-jangan-terjebak

Terkini Lainnya

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi Soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi Soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Nasional
Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas': 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Jajak Pendapat Litbang "Kompas": 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Nasional
Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Nasional
Wakil Ketua Banggar Sarankan DPR Bentuk Lembaga Independen untuk Hasilkan Kebijakan Anggaran secara AkuratĀ 

Wakil Ketua Banggar Sarankan DPR Bentuk Lembaga Independen untuk Hasilkan Kebijakan Anggaran secara AkuratĀ 

Nasional
PKS Akan Pecat Calegnya yang Ditangkap karena Kasus Narkoba di Aceh Tamiang

PKS Akan Pecat Calegnya yang Ditangkap karena Kasus Narkoba di Aceh Tamiang

Nasional
Jaksa Agung-Kapolri Hadir di Istana di Tengah Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88

Jaksa Agung-Kapolri Hadir di Istana di Tengah Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke