Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekurangan 18 Pejabat, Kepala Otorita IKN Akui Keteteran

Kompas.com - 04/04/2023, 07:45 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengakui kalau pihaknya keteteran karena hingga saat ini masih ada 18 jabatan di Otorita IKN yang belum terisi.

Bambang menekankan 18 jabatan di struktur Otorita IKN ini harus segera diisi.

Hal tersebut Bambang sampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dan Otorita IKN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).

"Kami keteteran kalau boleh jujur, kalau ini (posisi di Otorita IKN yang kosong) tidak segera dilengkapi," ujar Bambang.

Baca juga: Akui Karyawan Tak Digaji Berbulan-bulan, Kepala Otorita IKN: Saya 11 Bulan Baru Digaji...

Bambang menjelaskan, pihaknya sebenarnya telah melakukan upaya rekrutmen untuk mengisi posisi-posisi yang masih kosong.

Hanya saja, ada beberapa kendala dalam proses perekrutannya. Misalnya seperti mereka membutuhkan sosok dari swasta untuk mengisi posisi yang ada.

Akan tetapi, untuk merekrut sosok dari swasta, Bambang dkk terbentur UU ASN, di mana orang-orang dari swasta tidak bisa masuk ke level direktur.

Padahal, kata Bambang, dalam proses membangun IKN, dibutuhkan profesionalisme dan kemampuan individu, meski orang itu bukan berasal dari pemerintahan.

Baca juga: Pengusaha Jepang Berkunjung ke IKN, Gobel: Ini Bukti Mereka Serius Berinvestasi

"IKN Nusantara ini diharapkan menjadi satu pola how to manage the new city ke depan. Ini harusnya kita juga lihat bahwa aspek profesionalisme, aspek-aspek kemampuan dari individu itu yang dilihat, apakah itu dari swasta, ataupun non swasta, pemerintah dan selanjutnya, saya kira itu nanti merupakan yang kedua. Tapi justru yang pertama kompetensi yang kita inginkan," terangnya.

Maka dari itu, Bambang menyebut Otorita IKN sedang meminta fatwa dari Menpan-RB Azwar Anas dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk boleh merekrut level direktur dari swasta.

Dia memohon kepada Komisi II DPR untuk membantu mereka mewujudkan kebutuhan mereka tersebut.

"Mohon bantuan bahwa ini kalau bisa secepatnya sehingga kami bisa lakukan rekrutmen secepatnya, sehingga kemampuan kapasitas dan organisasi kami dapat kami tingkatkan dengan sesegera mungkin," jelas Bambang.

Baca juga: Anggota DPR: Jangan Paksakan Otak Kita Berpikir Jakarta Akan Pindah ke IKN

Berikut daftar posisi di Otorita IKN yang belum terisi, seperti dilihat Kompas.com:

1. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dam Kerja Sama

2. Kepala Biro SDM dan Humas

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com