Anggota DPR: Jangan Paksakan Otak Kita Berpikir Jakarta Akan Pindah ke IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Riswan Tony Dk meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono untuk tidak memaksakan berpikir kalau DKI Jakarta akan dipindahkan ke IKN, seiring dengan berpindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Riswan menekankan tidak mungkin Jakarta dipindahkan ke IKN.

Hal tersebut Riswan sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dan Kepala Otorita IKN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).

"Kita tidak bisa paksakan, apalagi otak kita berpikir bahwa Jakarta akan dipindahkan ke sana. Itu enggak mungkin, Pak," ujar Riswan.

Baca juga: Otorita IKN Sudah Bikin Empat Rencana Detail Tata Ruang, Ini Daftarnya

Riswan menjelaskan, IKN adalah ibu kota administratif. Menurutnya, ketika ibu kota pindah ke IKN, maka yang ada di pikiran publik adalah Presiden, menteri, kedutaan besar, hingga para dirjen kementerian ikut pindah ke sana.

Namun, dirinya mengingatkan kalau saat ini teknologi sudah canggih. Sehingga para karyawan atau dirjen kementerian tidak perlu berbondong-bondong pindah ke IKN.

"Tapi kota administratif terhadap ibu kota itu penting, Pak. Kan banyak contoh, Pak. Ada Canberra. Washington sendiri bukan kota industri, tapi kan itu ibu kota administratif," tuturnya.

"Atau kita contoh kayak Belanda. Belanda itu semua administratif itu ada di Den Haag. Tapi ibu kota kan tetap Amsterdam," sambung Riswan.

Baca juga: Serius Berinvestasi, Delegasi Jepang Sambangi IKN Nusantara

Maka dari itu, Riswan meminta kepada Kepala Otorita IKN agar tidak membayangkan Jakarta pindah ke IKN.

Sebab, kata dia, hal tersebut membuat para karyawan ketakutan. Riswan menyebut rekrutmen karyawan juga tidak perlu dilakukan secara berlebihan.

"Nah saya minta terhadap karyawan jangan dipaksakan berlebihan. Karena seperti pengalaman yang sudah-sudah, terhadap kementerian, apabila rekrutmen terhadap karyawan baru, karyawan seniornya enggak ada kerjaan. Cuma merintah-merintah saja," katanya.

Baca juga: HGU di IKN Bisa Sampai 190 Tahun, Kepala Otorita Sebut Perlu Ada Kepastian bagi Investor

Riswan juga menyindir pembangunan IKN yang tidak ada progresnya.

Menurutnya, seharusnya istana Presiden bisa selesai dibangun dalam kurun waktu 1 tahun.

"Saya cuma buka pikiran pada teman-teman, khususnya deputi, jangan berpikir besar-besar terus. 1 tahun enggak ada progres. Padahal kalau kita bangun istana, jadi, Pak, 1 tahun. Saya yakin jadi. Lalu buat kementerian, kementerian cukup menteri dan dirjen-dirjen saja. Dirjen juga bolak-balik saja. Jangan bayangkan semua karyawan pindah ke sana," imbuh Riswan.