Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Bongkar Transaksi Janggal di Kemenkeu, Benny K Harman: Sudah Jadi Oposisi?

Kompas.com - 29/03/2023, 21:06 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman mempertanyakan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD beralih menjadi oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau tidak.

Pasalnya, Benny menjadi salah satu anggota DPR yang berprasangka buruk ketika Mahfud membocorkan informasi terkait transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Keuangan).

Benny menduga ada motif politik Mahfud di balik pembongkaran transaksi janggal tersebut.

Baca juga: Johan Budi Ingatkan Mahfud: Pak Jokowi Tak Suka Menteri Debat di Luar, Langsung Di-reshuffle

Hal tersebut Benny sampaikan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

"Apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan ini secara lengkap, maka saya menengarai Pak Mahfud punya motif politik, apabila tidak ada penjelasan soal ini, jadi bukan judgement yang sifatnya final, hipotetik apa yang saya sampaikan, apalagi setelah Bu Sri Mulyani sampaikan secara terbuka bantahan atas apa yang Pak Mahfud sampaikan," ujar Benny.

Baca juga: Mahfud Duga Sri Mulyani Dikelabui Bawahan, Cuci Uang Impor Emas di Cukai Tak Tersentuh

"Maka rakyat bingung. Jangankan publik bingung, kami yang anggota dewan ini, apalagi oposisi, Pak Mahfud, bingung juga," sambungnya.

Benny lalu bertanya apakah Mahfud kini sudah menjadi oposisi pemerintahan atau belum.

Apabila sudah, Benny berkelakar kini Demokrat punya teman baru. Demokrat memang menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi.


Mendengar pertanyaan Benny itu, Mahfud pun tampak tertawa.

"Malah saya tanya-tanya, senang juga kita Pak Mahfud ini, ada kawan baru juga, apakah Pak Mahfud sudah jadi bagian dari oposisi pemerintahan?" kata Benny.

Meski begitu, Benny mengingatkan bahwa intinya dia meminta penjelasan Mahfud terkait transaksi Rp 349 triliun.

Baca juga: Momen Benny K Harman Tanya Mahfud MD soal Isu Singkirkan Sri Mulyani karena Tolak Minyak Rusia

Jika Mahfud tidak bisa membuat kasus itu menjadi terang, kata dia, maka menimbulkan prasangka buruk.

"Tapi kalau saya kenal Pak Mahfud, saatnya sudah tiba, iya, mungkin saatnya sudah tiba, istilahnya itu ibu sudah hamil tua. Maksud saya ketidakjelasan ini membuat kami punya spekulasi, punya prasangka macam-macam," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com