Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Legislator PDI-P Tak Sependapat soal Jangan Campur Adukkan Politik dengan Sepak Bola

Kompas.com - 28/03/2023, 23:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pareira mengaku tak sependapat jika ada anggapan agar tidak boleh mencampuradukkan politik dengan olahraga.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) Komisi X DPR bersama Pelaksana Tugas (Plt) Menpora Muhadjir Effendy membahas pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

"Yang seharusnya kita tahu lebih dulu, dan kita sudah antisipasi karena apa, ini sekarang berkembang di kita, seolah-olah olahraga itu tidak (ada) kaitannya dengan politik gitu," kata Andreas dalam rapat, Selasa (28/3/2023) malam.

Baca juga: Pernyataan Lengkap Jokowi soal Polemik Timnas Israel di Piala Dunia U20

"Menurut saya tidak benar, saya beda pendapat dengan kebanyakan orang yang mengatakan seperti itu," lanjut dia.

Andreas menilai, perhelatan olahraga pasti berhubungan dengan politik.

Karena, kata dia, banyak hal menyangkut sepak bola itu politik, seperti soal keamanan, ekonomi dan sosial.

Sejumlah elemen tersebut mestinya sudah diantisipasi. Misalnya, terkait keikutsertaan tim nasional sepak bola Israel dalam Piala Dunia U-20.

"Seharusnya dari awal kita harus bisa lebih dahulu mengantisipasi ini. Karena itu tadi, dia datang jadi masalah, kontroversi, dia tidak datang jadi kontroversi juga gitu," imbuh dia.

Baca juga: Jokowi: Saat Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20, RI Belum Tahu Timnas Israel Lolos

Oleh karena itu, Andreas berharap hiruk pikuk pelaksanaan Piala Dunia U-20 di Indonesia dapat menjadi pembelajaran ke depannya ketika hendak menggelar perhelatan olahraga.

"Kalau seperti ini kita tidak dari awal kita antisipasi, akan terjadi terus menerus," tutur politisi PDI-P ini.

Diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengambil sikap terkait polemik keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia U20 2023.

Sebagai pemimpin tertinggi negara, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada semua pihak untuk tidak mencampuradukkan urusan olahraga dan politik.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia U20 2023 tidak ada kaitannya dengan posisi politik luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina.

Baca juga: Polemik Timnas Israel di Piala Dunia U20, Jokowi: RI Konsisten Dukung Palestina Merdeka

"Saya menjamin, keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi, posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina, karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat," kata Presiden Jokowi dalam keterangan yang diunggah di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (28/3/2023).

Dalam hal ini, Presiden Jokowi sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun yang mengatakan bahwa FIFA selaku induk sepak sepak bola dunia memiliki aturan-aturan yang harus ditaati setiap aggotanya.

Oleh karena itu, dia memahami Indonesia sebagai anggota FIFA harus menaati aturan yang ada dan tidak masalah jika timnas Israel ikut serta dalam ajang Piala Dunia U20 2023.

"Dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan duta besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Sikap Tegas Jokowi soal Keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 2023, Singgung Kehormatan

"Jadi, jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik," tutur Presiden Jokowi menegaskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com