Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi di Istana, Ketum PBNU Lapor Soal Peringatan Satu Abad NU

Kompas.com - 24/03/2023, 13:49 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Yahya menuturkan, dalam pertemuan itu, ia melaporkan kegiatan peringatan Hari Lahir 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang sudah selesai diselenggarakan.

"Saya melaporkan kepada Pak Presiden rangkaian kegiatan peringatan Harlah 1 Abad NU yang sudah terlaksana semua dengan baik, dan bukan hanya menghasilkan landasan bagi perencanaan program-program domestik dalam negeri saja," kata Yahya seusai pertemuan.

Baca juga: Ketum PBNU Tak Masalah Timnas Israel Ikut Piala Dunia U-20: Belum Tentu Palestina Rugi

Menurut Yahya, peringatan 1 Abad NU juga menghasilkan titik tolak untuk melakukan kegiatan-kegiatan internasional yang lebih bermakna.

Ia menyebutkan, hal itu terlihat dari penyelenggaraan R-20 dan Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang ia sebut mengarah pada satu gagasan mengenai perdamaian.

"Upaya perdamaian internasional itu harus didasarkan pada penguatan internasionalisme dan multilateralisme agar pemecahan masalah dari berbagai konflik yang sekarang masih ada ini dibingkai di dalam asumsi kepentingan bersama dari semua pihak," ujar Yahya.

Oleh karena itu, ia menuturkan, lembaga-lembaga internasional dan multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun organisasi lainnya mesti diperkuat keberadaannya.

Baca juga: Ketum PBNU: Bagi-bagi Saja ke Fakir Miskin, Enggak Usah Pesta Besar Saat Buka Puasa

Indonesia sebagai anggota organisasi tersebut, kata Yahya, juga mesti konsisten menaati semua norma yang sudah disepakati oleh organisasi itu.

"Dengan cara itu kita berada pada posisi moral untuk mengartikulasikan dorongan dan desakan penyelesaian masalah-masalah sebagai kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan Indonesia atau kepentingan parsial dari satu pihak tertentu," kata dia.

Yahya mengeklaim, Jokowi menyambut baik laporan tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PBNU dan kementerian-kementerian.

"Kemarin kami sudah buat hubungan kerja sama, hampir dengan semua kementerian, MoU-MoU sudah kami tanda tangani, dan kami lanjutkan terus dengan kegiatan yang konkret," ujar Yahya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com